TRUMP MERAJUK, EROPA MEMBUJUK

 

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump baru saja mengeluarkan memorandum yang membuat banyak kepala negara geleng-geleng. Pada 7 Januari 2026, Trump secara resmi menandatangani penarikan Amerika Serikat dari 66 organisasi internasional, 31 entitas di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 35 organisasi non-PBB. Keputusan ini bukan sekadar drama politik biasa, melainkan seperti orang terpandang yang tiba-tiba memutuskan untuk tidak lagi membayar iuran di klub eksklusifnya, lalu meninggalkan anggota lain kebingungan mencari cara menambal lubang anggaran.

Memorandum tersebut berangkat dari Perintah Eksekutif 14199 yang dikeluarkan Trump pada 4 Februari 2025, yang pada dasarnya menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk meninjau semua organisasi internasional yang diikuti Amerika Serikat. Hasilnya? Gedung Putih menyimpulkan bahwa puluhan lembaga tersebut dianggap mempromosikan "kebijakan iklim radikal, tata kelola global, serta agenda ideologis yang bertentangan dengan kedaulatan dan kekuatan ekonomi Amerika Serikat." Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahkan menyebut organisasi-organisasi ini sebagai entitas yang "mendorong ideologi progresif" dan berusaha "mengekang kedaulatan Amerika."

Daftar organisasi yang ditinggalkan Trump membaca seperti direktori lembaga internasional terpenting di dunia seperti Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, Dana Kependudukan PBB, Entitas PBB untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan, Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu, Uni Internasional untuk Konservasi Alam, hingga Forum Kontra Terorisme Global. Bahkan Universitas PBB tidak luput dari daftar hitam ini. Singkatnya, hampir semua yang berbau kerja sama multilateral dan isu global baik dari perubahan iklim, demokrasi, hingga konservasi alam, kini dianggap Washington sebagai penghalang kemakmuran Amerika.

Implikasinya jelas dan telak. Organisasi-organisasi yang ditinggalkan itu kehilangan negara pendana terbesar mereka. Bayangkan sebuah Festival Musik yang tiba-tiba kehilangan sponsor utamanya sehingga mengakibatkan beberapa konser harus dibatalkan, beberapa musisi mungkin harus pulang lebih cepat, dan sisanya harus bermain dengan alat seadanya. Begitulah nasib berbagai program dan kegiatan di bawah PBB tertunda, bahkan berhenti total, akibat kekurangan dana. Untuk gambaran sederhananya, antara 2024 dan 2025 saja, Amerika Serikat menyumbang 261 juta dolar Amerika kepada Organisasi Kesehatan Dunia, setara dengan 18 persen dari total pendanaan organisasi tersebut. Dan WHO hanya satu dari puluhan lembaga yang kehilangan pendanaan.

Lalu bagaimana reaksi negara-negara Eropa yang selama ini menjadi sekutu setia Paman Sam? Hingga kini, tanggapan mereka bervariasi, tetapi mayoritas bernada kecewa dan khawatir. Teresa Ribera, Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Transisi yang Bersih, Adil, dan Kompetitif, bahkan menyatakan dengan tegas bahwa Gedung Putih "tidak peduli tentang lingkungan, kesehatan, atau penderitaan orang." Kata-katanya keras: "Perdamaian, keadilan, kerja sama, atau kemakmuran bukan di antara prioritasnya. Bahkan warisan besar Amerika Serikat terhadap tata kelola global juga tidak."

Komisaris Iklim Eropa, Wopke Hoekstra, menyebut keputusan Trump sebagai "menyedihkan" dan "tidak menguntungkan," sambil menegaskan kembali dukungan blok Eropa terhadap penelitian iklim internasional. Para pemimpin Eropa, dengan gaya diplomatik khas mereka, menyatakan pentingnya perjanjian dan organisasi iklim global sebagai pendorong kerja sama untuk menekan suhu global. Mereka menekankan komitmen terhadap multilateralisme dan tatanan dunia yang berlandaskan kerja sama internasional seperti sebuah kalimat diplomatik yang pada dasarnya mengatakan: "Kami tidak setuju dengan langkah ini, tetapi kami tidak akan berteriak-teriak."

Namun siapa yang tidak kenal watak diplomat Eropa? Mereka ini ahlinya berbasa-basi, pandai merangkai kata-kata manis, dan selalu punya seribu satu cara untuk duduk bersama di meja perundingan. Jadi bisa ditebak, akan ada diskusi panjang, negosiasi alot, dan mungkin sesekali pujian yang dibumbui kritik halus kepada Washington.

Tapi jangan salah paham. Bukan berarti Eropa membutuhkan uang Amerika Serikat untuk menambal lubang kas mereka sendiri. Ini soal wajah, soal martabat di panggung internasional. Eropa tidak ingin terlihat lemah atau kehilangan pengaruh di mata dunia. Masalahnya, dengan mandeknya pendanaan ke PBB dan ketidakmampuan Eropa untuk mengisi kekosongan itu setidaknya dalam waktu dekat, mereka justru akan tampak rapuh. Ketika sekutu terdekat Anda tiba-tiba pergi, dan Anda tidak mampu menggantikan perannya, dunia akan melihat kelemahan itu.

Dan disinilah letak bahaya yang sebenarnya. Sementara Eropa sibuk membujuk Trump agar kembali ke pelukan PBB, Tiongkok dan Rusia tidak tinggal diam. Kedua negara ini sedang asyik membangun organisasi-organisasi tandingan, menawarkan alternatif bagi negara-negara dunia ketiga yang selama ini merasa diabaikan oleh Barat. Beijing, misalnya, sedang mengkonsolidasikan arsitektur pelaporan iklim korporatnya, yang mana sebuah tanda bahwa mereka berniat mengambil peran kepemimpinan dalam aksi iklim dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amerika Serikat. Pada Desember lalu, Kementerian Keuangan Tiongkok mengumumkan peluncuran standar baru yang mendefinisikan bagaimana perusahaan harus melaporkan risiko dan peluang terkait iklim, dalam upaya mencegah greenwashing dan mendorong investasi hijau.

Jika organisasi-organisasi bentukan Beijing dan Moskow ini berhasil bertahan dan berkembang, maka supremasi ekonomi Eropa akan berakhir. Titik. Bukan lagi soal siapa yang lebih kaya atau lebih maju secara teknologi, tetapi soal siapa yang lebih dipercaya sebagai mitra dalam menyelesaikan masalah global. Ketika negara-negara berkembang melihat bahwa Amerika Serikat mundur dari komitmen internasionalnya, sementara Tiongkok dan Rusia menawarkan kerja sama yang lebih konsisten meski dengan agenda tersembunyinya sendiri maka gravitasi geopolitik akan bergeser.

Amerika Serikat? Mereka justru akan semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena ketika tekanan ekonomi tidak berhasil dijinakkan melalui jalur institusi, dan ketika dunia menyaksikan munculnya poros baru dalam ekonomi dan politik internasional, Washington bisa dengan santai berkata, "Sudah kami bilang, kan? Multilateralisme itu hanya membuang-buang uang." Trump dan timnya percaya bahwa dengan menarik diri dari organisasi-organisasi ini, dana pajak rakyat Amerika yang menurut Gedung Putih terbuang sia-sia justru bisa dialokasikan untuk prioritas domestik seperti pembangunan infrastruktur, kesiapan militer, dan keamanan perbatasan. Bagi mereka, ini adalah kemenangan "America First."

Tetapi mari kita jujur bahwa ini bukan lagi soal siapa yang benar atau salah. Ini soal siapa yang lebih lihai bermain catur di papan geopolitik yang semakin rumit. Trump merajuk, Eropa membujuk dengan kata-kata diplomatis yang terdengar elegan tetapi tanpa daya paksa, sementara Tiongkok dan Rusia tertawa dalam diam sambil menyusun strategi mereka sendiri. Dunia sedang menyaksikan permainan besar, dan yang jadi taruhan adalah tatanan global yang selama puluhan tahun kita kenal.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah bujukan Eropa cukup ampuh untuk membuat Trump berubah pikiran? Atau justru keputusan ini akan menjadi titik balik yang mengubah peta kekuatan dunia selamanya? Berdasarkan rekam jejak Trump, kemungkinan besar tidak. Selama masa jabatan pertamanya, Trump juga menarik Amerika Serikat dari berbagai perjanjian dan organisasi internasional dari perjanjian nuklir dengan Iran, Perjanjian Iklim Paris, hingga UNESCO. Dan ketika Presiden Joe Biden membalikkan sebagian besar keputusan tersebut, Trump kembali ke Gedung Putih dan langsung mencabut semuanya lagi. Pola ini menunjukkan bahwa bagi Trump, multilateralisme adalah beban, bukan aset.

Eropa, di sisi lain, terjebak dalam dilema klasik: mereka tidak ingin kehilangan muka di dunia internasional, tetapi mereka juga tidak memiliki kekuatan ekonomi atau politik untuk memaksa Amerika Serikat kembali ke meja perundingan. Mereka bisa mengutuk, mengkritik, dan menyatakan kekecewaan, tetapi pada akhirnya, apa yang bisa mereka lakukan? Menghentikan kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat? Tidak mungkin. Mendorong sanksi terhadap Washington? Lebih mustahil lagi. Yang tersisa hanyalah harapan bahwa Trump akan berubah pikiran atau bahwa pemilih Amerika akan memilih presiden lain di masa depan yang lebih bersahabat dengan multilateralisme.

Sementara itu, sementara Eropa berharap dan Tiongkok merencanakan, negara-negara dunia ketiga menonton dengan saksama. Mereka melihat bahwa Amerika Serikat, negara yang selama ini mengklaim sebagai pemimpin dunia bebas, ternyata bisa meninggalkan komitmennya begitu saja. Mereka juga melihat bahwa Eropa, dengan segala retorika indahnya tentang hak asasi manusia dan multilateralisme, tidak mampu berbuat apa-apa ketika sekutunya pergi. Dan mereka melihat bahwa Tiongkok dan Rusia, meski tidak sempurna, setidaknya konsisten dalam pendekatannya.

Dalam jangka pendek, keputusan Trump mungkin terlihat seperti kemenangan bagi Amerika Serikat menghemat uang, mengurangi birokrasi, dan memfokuskan sumber daya pada kepentingan nasional. Tetapi dalam jangka panjang, ini adalah taruhan besar. Jika negara-negara lain berhasil mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amerika Serikat, maka Washington akan kehilangan pengaruhnya di panggung global. Dan ketika itu terjadi, tidak ada jumlah uang atau kekuatan militer yang bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hilang.

Kita tunggu saja episode berikutnya dari drama politik internasional yang sepertinya tidak akan tamat-tamat ini. Akan tetapi, satu hal yang pasti yakni dunia sedang berubah, dan perubahan itu tidak selalu menguntungkan mereka yang meninggalkan meja perundingan terlebih dahulu.

Paradoks Populisme dan Meritokrasi dalam Keterwakilan Rakyat

Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa politisi yang paling populer tidak selalu yang paling kompeten? Atau mengapa calon yang memiliki rekam jejak cemerlang justru kalah dari yang pandai berkampanye? Indonesia menghadapi dilema fundamental dalam sistem keterwakilan politik yang tercermin melalui kontradiksi antara populisme dan meritokrasi. Di satu sisi, demokrasi menuntut responsivitas terhadap kehendak mayoritas rakyat, tetapi di sisi lain, efektivitas pemerintahan memerlukan kompetensi teknis yang tidak selalu sejalan dengan preferensi massa. Kontradiksi ini bukan sekadar isu politik semata, melainkan refleksi dari kompleksitas psikologi sosial masyarakat Indonesia yang berlapis-lapis.

Meritokrasi adalah sistem atau filosofi sosial yang didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan atau posisi sosial harus diberikan kepada individu berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kompetensi yang dapat diukur secara objektif. Sebaliknya, populisme dalam politik adalah gerakan yang mewakili suara rakyat biasa melawan elit, yang cenderung mengutamakan kedekatan emosional dan kemampuan komunikasi massa dibandingkan kompetensi teknis.

Mengapa Kita Lebih Suka yang Populis

Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan yang kuat terhadap politik populis, dan hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme psikologi sosial yang mendalam. Coba pikirkan bagaimana kalian memilih pemimpin. Apakah kalian lebih tertarik pada calon yang "seperti kita" ketimbang yang secara objektif lebih kompeten tetapi terasa asing? Inilah yang terjadi pada sebagian besar pemilih.

Konsep identitas kolektif yang mengakar dalam budaya komunal Indonesia membuat kita cenderung memilih pemimpin yang dianggap memiliki kesamaan identitas. Fenomena ini diperkuat oleh apa yang disebut sebagai "availability heuristic" dalam psikologi kognitif, di mana masyarakat membuat keputusan berdasarkan informasi yang paling mudah diakses dan diingat. Pesan-pesan populis yang sederhana, berulang, dan emosional lebih mudah diserap dan diingat dibandingkan analisis kebijakan yang kompleks dan teknis.

Faktor utama permintaan terhadap populisme ditunjang akibat adanya ketimpangan sosio-ekonomi, praktik korupsi, sistem politik yang tidak responsif, serta media dan lingkungan informasi yang suportif terhadap pesan-pesan populis. Kondisi ini menciptakan iklim psikologis di mana masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang ada dan mencari figur yang menjanjikan perubahan radikal dengan cara yang mudah dipahami.

Bayangkan ketika kamu menghadapi masalah ekonomi yang kompleks. Mana yang lebih menarik, penjelasan panjang lebar tentang kebijakan fiskal dan moneter, atau janji sederhana bahwa "saya akan memberantas koruptor dan menurunkan harga sembako"? Tentu yang kedua lebih mudah dicerna dan memberikan harapan instan.

Akar Primordial yang Menguat

Salah satu karakteristik paling menonjol dari psikologi sosial masyarakat Indonesia adalah kuatnya ikatan primordial. Primordialisme merupakan identitas bagi suatu kelompok, golongan, dan komunitas dalam masyarakat supaya ikatan antar anggotanya semakin kuat, dan hal ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pilihan politik.

Dalam politik, primordialisme menciptakan ikatan emosional yang sering kali mendominasi rasionalitas dalam pengambilan keputusan pemilih. Primordialisme berakar pada identitas etnis, agama, atau budaya yang memengaruhi pola interaksi sosial dan politik. Dalam konteks ini, masyarakat cenderung memilih calon yang memiliki kesamaan identitas primordial ketimbang yang memiliki rekam jejak atau kompetensi yang superior.

Masyarakat Indonesia terus menganut nilai-nilai yang bersifat primordial, yaitu loyalitas terhadap suatu kelompok suku, agama, ras, daerah, atau keluarga. Ikatan ini begitu kuat sehingga sering kali mengesampingkan pertimbangan rasional dalam pemilihan politik. Fenomena dinasti politik yang menguat di parlemen Indonesia merupakan manifestasi konkret dari dominasi ikatan primordial ini.

Cobalah refleksikan pilihan politik kalian selama ini. Seberapa besar faktor kesamaan agama, suku, atau daerah memengaruhi keputusan kalian? Jika jujur, sebagian besar dari kita pasti mengakui bahwa faktor-faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan, meskipun mungkin tidak kita sadari sepenuhnya.

Psikologi Penolakan terhadap Merit

Menariknya, penolakan terhadap meritokrasi dalam politik Indonesia tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan, tetapi juga oleh mekanisme psikologis yang lebih dalam. Ada beberapa faktor yang membuat kita secara tidak sadar menolak sistem merit dalam politik.

Pertama, ada "sistem justifikasi" yang membuat masyarakat cenderung mempertahankan status quo yang sudah dikenal ketimbang mengambil risiko dengan sistem yang belum teruji. Kita lebih nyaman dengan yang familiar daripada mencoba sesuatu yang asing, meskipun secara objektif lebih baik.

Kedua, terdapat fenomena "cognitive dissonance" di mana masyarakat mengalami ketidaknyamanan psikologis ketika menghadapi informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Ketika data menunjukkan bahwa calon dengan latar belakang teknis tertentu memiliki rekam jejak yang lebih baik, tetapi calon tersebut tidak sesuai dengan preferensi emosional atau identitas primordial kita, maka kita cenderung mengabaikan data tersebut.

Ketiga, ada efek "in-group bias" yang membuat masyarakat memberikan penilaian yang lebih positif terhadap anggota kelompok mereka sendiri, meskipun secara objektif kompetensi mereka lebih rendah dibandingkan kandidat dari kelompok lain. Bias ini diperkuat oleh media sosial yang cenderung menciptakan "echo chamber" di mana masyarakat hanya terpapar pada informasi yang memperkuat keyakinan mereka.

Narasi Sederhana untuk Masalah Kompleks

Populisme sering kali menciptakan narasi "kami versus mereka", yang bisa memperburuk ketegangan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, narasi ini tidak hanya berbasis pada kelas ekonomi, tetapi juga mengakomodasi dimensi-dimensi identitas yang lebih kompleks seperti agama, etnis, dan regional.

Narasi populis berhasil karena menyediakan framework kognitif yang sederhana untuk memahami masalah-masalah yang kompleks. Ketika masyarakat menghadapi permasalahan ekonomi, korupsi, atau ketimpangan sosial, lebih mudah untuk menyalahkan "elit yang korup" ketimbang menganalisis faktor-faktor struktural yang multidimensional. Mekanisme mengkambing-hitamkan ini memberikan kepuasan psikologis karena memberikan target yang jelas untuk frustrasi kolektif.

Pernahkah kalian merasa lega ketika ada tokoh politik yang dengan lantang menyalahkan "para elite Jakarta" atas semua masalah yang terjadi? Itulah kekuatan psikologis dari narasi populis. Dia memberikan jawaban yang simple dan memuaskan secara emosional untuk masalah yang sebenarnya sangat kompleks.

Sebaliknya, meritokrasi menuntut pemahaman yang lebih bernuansa tentang kompetensi, kinerja, dan kompleksitas tata kelola pemerintahan. Ini memerlukan investasi kognitif yang lebih besar dan tidak memberikan kepuasan emosional yang instan seperti yang ditawarkan oleh narasi populis.

Dampak pada Kualitas Wakil Rakyat

Dominasi populisme atas meritokrasi memiliki implikasi serius terhadap kualitas keterwakilan di parlemen. Pertama, terpilihnya wakil-wakil yang lebih mengandalkan kemampuan mobilisasi massa ketimbang kompetensi substansif dalam legislasi dan pengawasan. Hal ini menghasilkan parlemen yang reaktif terhadap isu-isu populer namun lemah dalam menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Coba perhatikan bagaimana anggota DPR kita merespons isu-isu yang sedang trending di media sosial. Mereka sangat cepat memberikan pernyataan, tetapi seberapa sering mereka menghasilkan usulan kebijakan yang konkret dan terukur? Seberapa sering kita melihat mereka melakukan kajian mendalam sebelum mengeluarkan pernyataan?

Kedua, sistem ini cenderung menghasilkan polarisasi politik yang berlebihan. Wakil rakyat yang terpilih melalui mobilisasi sentimen populis cenderung mempertahankan narasi yang memilih mereka, yang sering kali bersifat konfliktual dan simplistik. Ini menciptakan atmosfer politik yang tidak kondusif untuk deliberasi rasional dan kompromis yang konstruktif.

Ketiga, lemahnya seleksi berbasis kompetensi menghasilkan parlemen yang kurang mampu mengimbangi kekuatan eksekutif dalam hal penguasaan teknis kebijakan. Akibatnya, fungsi checks and balances menjadi lemah karena legislatif tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan pengawasan yang efektif.

Sistem yang Mendorong Populisme

Beberapa faktor struktural dalam sistem politik Indonesia memperkuat kecenderungan populis ini. Pertama, sistem pemilu yang memberikan insentif kepada calon untuk membangun personal branding ketimbang platform kebijakan yang substantif. Kampanye politik lebih fokus pada pembangunan citra dan kedekatan emosional ketimbang debat tentang ide dan program.

Kalian pasti familiar dengan fenomena calon yang lebih dikenal karena video viralnya di media sosial ketimbang program kerjanya. Atau calon yang lebih populer karena kemampuan berjoget ketimbang pemahamannya tentang isu-isu ekonomi atau lingkungan. Ini bukan kebetulan, tetapi konsekuensi logis dari sistem insentif yang ada.

Kedua, media massa yang cenderung memprioritaskan konten yang sensasional dan mudah dicerna ketimbang analisis mendalam tentang isu-isu kebijakan. Hal ini menciptakan iklim informasi yang lebih menguntungkan pesan-pesan populis ketimbang diskursus meritokratis.

Ketiga, sistem pendidikan yang belum optimal dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan literasi politik masyarakat. Akibatnya, masyarakat kurang memiliki tools kognitif yang diperlukan untuk mengevaluasi kompetensi calon secara objektif.

Dilema Legitimasi yang Rumit

Kontradiksi populisme dan meritokrasi juga menciptakan dilema legitimasi yang mendalam. Dalam sistem demokrasi, legitimasi politik berasal dari dukungan mayoritas rakyat. Namun, ketika mayoritas rakyat memilih berdasarkan kriteria populis ketimbang meritokratis, apakah hasil tersebut dapat dianggap sah secara normatif?

Pertanyaan ini menjadi semakin kompleks dalam konteks Indonesia yang multikultural. Apa yang dianggap sebagai "merit" oleh satu kelompok masyarakat mungkin tidak diakui oleh kelompok lain karena perbedaan nilai, prioritas, dan pandangan. Meritokrasi yang berbasis pada standar "universal" dapat dipersepsikan sebagai hegemoni kelompok tertentu oleh kelompok lain.

Misalnya, apakah sarjana S2 dari universitas luar negeri otomatis lebih "meritokratis" daripada tokoh masyarakat yang berpengalaman puluhan tahun mengorganisir komunitas lokal? Siapa yang menentukan standar merit tersebut? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab dan menunjukkan kompleksitas isu meritokrasi dalam konteks masyarakat yang beragam.

Di sisi lain, populisme yang mengklaim mewakili "kehendak rakyat" sering kali mengabaikan hak-hak minoritas dan kompleksitas kepentingan yang beragam dalam masyarakat pluralistik. Narasi "mayoritas versus elit" dapat menjadi tiranikal jika tidak dibatasi oleh mekanisme perlindungan terhadap kelompok minoritas dan prinsip-prinsip negara hukum. 

Jalan Tengah yang Mungkin

Menghadapi dilema ini, diperlukan pendekatan yang lebih integratif yang dapat mengakomodasi kedua dimensi tersebut. Konsep "meritokrasi populer" dapat menjadi jalan tengah di mana kompetensi teknis dikombinasikan dengan kemampuan untuk berkomunikasi dan bergema dengan masyarakat luas.

Dalam framework ini, merit tidak hanya diukur dari prestasi akademis atau pengalaman teknis semata, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami dan merespons kebutuhan masyarakat, kemampuan komunikasi publik, dan track record dalam melayani kepentingan publik. Pendekatan ini mengakui bahwa dalam sistem demokratis, kemampuan untuk membangun hubungan dengan konstituen adalah bagian dari kompetensi politik yang sah.

Bayangkan seorang calon yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan ekonomi, tetapi juga mampu menjelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami. Atau seorang calon yang memiliki rekam jejak dalam mengatasi masalah konkret di tingkat lokal, dan juga memiliki visi yang jelas tentang bagaimana pengalaman tersebut dapat diterapkan dalam skala yang lebih luas.

Namun, meritokrasi populer ini harus dibedakan dari populisme semata. Perbedaannya terletak pada komitmen terhadap pembuatan kebijakan berbasis bukti, transparansi, dan akuntabilitas. Seorang pemimpin meritokratis-populer harus mampu menerjemahkan analisis kebijakan yang kompleks menjadi bahasa yang dapat dipahami masyarakat tanpa menyederhanakan secara berlebihan atau menyesatkan.

Mengubah Sistem Pemilu

Untuk mendorong keseimbangan antara populisme dan meritokrasi, diperlukan reformasi sistem elektoral yang memberikan insentif kepada calon untuk mengembangkan kedua dimensi tersebut. Pertama, dapat diperkenalkan mekanisme pra-kualifikasi yang memastikan calon memiliki kompetensi minimal yang diperlukan untuk menjalankan fungsi legislatif, namun tanpa menciptakan barrier yang diskriminatif.

Kedua, sistem kampanye dapat direformasi untuk mendorong debat substansif tentang isu-isu kebijakan ketimbang hanya kompetisi popularitas. Ini dapat dilakukan melalui debat publik yang wajib, persyaratan transparansi dalam platform kampanye, dan pembatasan terhadap kampanye yang berbasis pada identitas primordial semata.

Ketiga, sistem informasi publik perlu diperkuat untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang komprehensif tentang rekam jejak dan kompetensi calon. Hal ini mencakup digitalisasi database publik tentang kinerja pejabat, standardisasi pelaporan aset dan konflik kepentingan, serta edukasi publik tentang fungsi dan kewenangan lembaga legislatif.

Peran Edukasi yang Kritis

Edukasi politik memainkan peran krusial dalam mengatasi kontradiksi populisme dan meritokrasi. Namun, edukasi ini tidak boleh bersifat top-down yang mengajarkan masyarakat untuk "memilih dengan benar" menurut standar elit tertentu. Sebaliknya, edukasi politik harus berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan literasi politik yang memungkinkan masyarakat untuk membuat pilihan yang informed.

Edukasi politik yang efektif harus mengajarkan kita untuk memahami kompleksitas sistem politik, mengevaluasi klaim-klaim politik secara kritis, dan memahami kompromi yang terlibat dalam berbagai pilihan kebijakan. Ini juga mencakup pemahaman tentang bagaimana sistem politik bekerja, apa fungsi dari berbagai lembaga, dan bagaimana kebijakan publik dibuat dan diimplementasikan.

Penting juga untuk mengembangkan keterampilan berwarganegara yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik di luar pemungutan suara. Ini mencakup kemampuan untuk melakukan advokasi, mengorganisir kepentingan kolektif, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pejabat publik.

Kalian sebagai generasi yang melek digital memiliki keunggulan dalam hal akses informasi. Tetapi akses informasi tanpa kemampuan untuk memfilter dan menganalisis informasi tersebut justru bisa menjadi bumerang. Kemampuan untuk membedakan fakta dari opini, sumber yang kredibel dari yang bias, dan argumen yang valid dari yang keliru menjadi sangat penting.

Refleksi dan Jalan ke Depan

Kontradiksi antara populisme dan meritokrasi dalam politik Indonesia bukanlah zero-sum game yang harus diselesaikan dengan memilih salah satu sisi. Sebaliknya, tantangannya adalah mengembangkan sintesis yang dapat mengakomodasi kebutuhan legitimasi demokratis sekaligus efektivitas pemerintahan.

Sintesis ini memerlukan transformasi dalam cara kita memahami politik dan dalam cara sistem politik distrukturkan. Dari sisi masyarakat, diperlukan evolusi dalam pemahaman politik yang memungkinkan kita untuk menghargai kompetensi tanpa kehilangan kemampuan untuk menuntut responsivitas dari wakil kita.

Dari sisi sistem, diperlukan inovasi dalam desain institusional yang dapat menghubungkan energi populis ke arah yang konstruktif sambil memastikan bahwa kompetensi teknis tidak diabaikan. Hal ini bukan hanya tentang mengubah seperangkat aturan main tetapi juga tentang mengubah budaya berpolitik yang lebih menghargai substansi ketimbang sekadar penampilan. 

Ikatan primordial pada dasarnya dapat menjadi sumber kekuatan dan identitas yang positif. Namun jika tidak dikelola dengan baik, primordialisme berpotensi menjadi pemicu konflik dan hambatan bagi integrasi nasional. Demikian pula dengan populisme, yang dapat menjadi kekuatan demokratisasi yang positif jika dikombinasikan dengan komitmen terhadap kompetensi dan akuntabilitas.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi Indonesia akan ditentukan oleh kemampuan kita untuk mengatasi kekeliruan dikotomi antara populisme dan meritokrasi, dan mengembangkan model keterwakilan politik yang responsif terhadap aspirasi rakyat sekaligus kompetensi dalam mengatasi kompleksitas tantangan pemerintahan di abad ke-21. Ini memerlukan evolusi jangka panjang dalam budaya politik dan desain institutional  yang tidak dapat dicapai melalui perbaikan cepat tetapi memerlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh stakeholder dalam sistem politik Indonesia.

Perubahan ini harus dimulai dari kita sendiri sebagai warga negara yang cerdas dan kritis. Ketika kita mampu menghargai kompetensi tanpa kehilangan kemampuan untuk menilai responsivitas, ketika kita mampu melihat melampaui identitas primordial tanpa kehilangan akar budaya kita, dan ketika kita mampu menuntut akuntabilitas tanpa terjebak dalam narasi populis yang terlalu disederhanakan, maka saat itulah demokrasi Indonesia akan mencapai kematangan yang sesungguhnya.

Mengapa Pola Konflik Politik di Indonesia Selalu Terulang?

Pernah tidak kalian dianggap ketinggalan zaman karena suka belajar sejarah? Katanya, "Untuk apa belajar sejarah, toh zaman terus berubah." Memang benar manusia terus berkembang dan berubah, tetapi ada hal mendasar yang selalu sama yakni naluri manusia untuk berkuasa. Sejarah bukan cuma catatan masa lalu yang membosankan, tetapi lebih seperti laboratorium yang menunjukkan bagaimana manusia berperilaku dalam situasi tertentu. Terutama kalau kita bicara konflik politik di Indonesia, pola-pola yang terjadi di masa lalu bisa jadi petunjuk untuk memahami apa yang mungkin terjadi di masa depan.

Coba kita lihat dua peristiwa besar dalam sejarah Indonesia seperti Demonstrasi Massa 1966 dan Reformasi 1998. Meski terjadi dengan jarak 32 tahun, keduanya punya pola yang mengejutkan mirip. Seperti menonton film remake, ceritanya sama tetapi aktornya beda. Kedua peristiwa ini dimulai dari krisis ekonomi yang bikin rakyat susah, mahasiswa turun ke jalan sebagai "suara hati nurani," dan berakhir dengan jatuhnya penguasa yang sebelumnya terlihat sangat kuat.

Kalau kalian perhatikan, dalam kedua kasus ini mahasiswa punya peran yang sama persis. Mereka jadi semacam "wasit moral" yang dipercaya masyarakat karena dianggap netral dari kepentingan politik kotor. Mahasiswa Indonesia sendiri dipandang oleh masyarakat sebagai "kekuatan moral", yang mampu membawa aspirasi rakyat untuk mendorong lembaga pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kenapa selalu mahasiswa? Karena mereka punya akses pendidikan, waktu untuk berorganisasi, tetapi belum terjerat kepentingan ekonomi yang rumit seperti orang dewasa yang sudah kerja.

Pola eskalasinya juga hampir identik. Dimulai dari keluhan soal harga sembako yang mahal, berkembang jadi kritik terhadap korupsi pejabat, terus mengkristal jadi tuntutan ganti presiden. Tritura di 1966 dan tuntutan reformasi di 1998 strukturnya cukup mirip dimulai dari isi bersihkan pemerintahan dari koruptor, turunkan harga barang, ubah sistem politik. Kedua peristiwa ini terjadi di waktu berbeda, pelaku yang berbeda dan ruang yang berbeda tetapi pola peristiwanya sama yakni demo besar-besaran mahasiswa yang menuntut pemerintah mundur.

Menariknya, cara Sukarno dan Soeharto merespons tekanan massa juga hampir sama. Pertama, mereka bilang demo itu didalangi pihak asing. Kedua, pakai aparat keamanan untuk bubarkan demo. Ketiga, kasih janji-janji reformasi setengah hati. Terakhir, kalau sudah tidak bisa dipertahankan lagi, mereka mundur perlahan sambil tetap coba pengaruhi politik lewat orang suruhan.

Ini bukan kebetulan. Sejarawan Crane Brinton dalam bukunya "The Anatomy of Revolution" sudah menjelaskan bahwa revolusi politik punya tahapan yang bisa diprediksi, dengan krisis keuangan negara sebagai permulaan, kemudian mobilisasi kelas menengah terdidik, tuntutan yang makin radikal, lalu perubahan sistem atau malah kemunduran ke sistem lama.

Nah, memahami pola ini penting sekali untuk mencegah konflik di masa depan. Bayangkan kalau pemerintah sekarang tahu bahwa krisis ekonomi plus ketidakpuasan masyarakat bisa jadi bom waktu politik. Mereka bisa bikin sistem peringatan dini, jadi bisa bertindak sebelum situasi jadi tidak terkendali.

Sayangnya, Indonesia sepertinya belum belajar banyak dari pola ini. Lihat saja, setelah 1966 dan 1998, masalah dasar yang sama masih muncul seperti korupsi yang merajalela, kesenjangan ekonomi tinggi, institusi lemah. Jadi wajar kalau pola yang sama berpotensi terulang lagi dengan wajah yang beda.

Kalau kamu perhatikan politik Indonesia sekarang, beberapa elemen dari pola lama masih terlihat. Pola yang sama berulang yaitu kooptasi, intimidasi, dan legitimasi populis masih sering dipakai politisi untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Bedanya sekarang, media sosial menggantikan pamflet, tetapi cara memobilisasi massa dan membentuk opini publik tetap mengikuti prinsip yang sama.

Dalam konflik antar kelompok masyarakat juga begitu. Dari kerusuhan SARA tahun 1960-an sampai polarisasi politik sekarang, elit politik masih suka pakai strategi adu domba. Mereka memanfaatkan identitas agama, suku, atau daerah untuk kepentingan politik mereka. Polanya sama, cuma kemasan dan platformnya yang disesuaikan dengan zaman.

Hubungan sipil-militer juga menunjukkan pola yang berulang. Militer sering posisikan diri sebagai penjaga stabilitas saat krisis, tetapi lama-lama jadi aktor politik yang susah dikontrol. Kita lihat ini dari zaman Sukarno, dominasi ABRI di era Soeharto, sampai peran TNI dalam transisi politik pasca-1998.

Kenapa penting memahami ini semua? Karena dengan mengetahui dan memahami polanya, kita bisa lebih siap menghadapi masalah serupa di masa depan. Misalnya, kalau tahu bahwa konflik politik di Indonesia sering dimulai dari masalah ekonomi, terus melibatkan mobilisasi mahasiswa, lalu berujung pada pergantian kekuasaan, pemerintah bisa intervensi di titik-titik kritis tertentu sebelum terlambat.

Lebih penting lagi, memahami akar masalah yang bikin pola ini berulang terus. Kalau masalah struktural seperti ketimpangan ekonomi, lemahnya lembaga pengawas, dan politisasi identitas tidak diselesaikan dengan serius, ya pola yang sama bakal terus berulang dengan pemain yang ganti-ganti.

Jadi, belajar sejarah itu bukan cuma soal hafalan tanggal dan nama tokoh. Ini soal memahami bagaimana manusia berperilaku dalam situasi tertentu, terutama dalam hal kekuasaan. Kalau kamu mau membangun sistem politik yang lebih stabil dan adil, kamu harus tahu dulu kenapa sistem yang lama selalu bermasalah.

Sejarah memberikan kita semacam GPS untuk navigasi politik masa depan. Tanpa itu, kita cuma jalan-jalan tanpa arah, berpotensi jatuh ke lubang yang sama berulang kali. Di era ketidakpastian politik seperti sekarang, kemampuan memprediksi dan mencegah konflik berdasarkan pembelajaran dari masa lalu adalah aset yang sangat berharga untuk kemajuan bangsa.

Jadi, masih mau bilang belajar sejarah itu tidak relevan?

MEDIA MASSA : Lebih dari Sekadar Kebebasan

Ini bermula dari komentar saya terhadap postingan story teman mempertanyakan tentang kebebasan dan media massa. Media massa sesuatu yang saya pelajari selama 4.5 tahun di bangku kuliah. begitu lamanya belajar saya mulai paham bahwa rakyat tak bisa selamanya percaya pada media massa terutama yang berkaitan dengan sosial dan politik. Bisa saja kita mengatakan bahwa kita mempunyai berbagai pilihan media massa sehingga tidak perlu takut jika suatu saat kita digiring oleh media massa terutama dalam pembentukan opini, tetapi jika kita benar-benar jeli dalam melihat setiap isi berita media massa maka kita akan menemukan satu kesamaan diantara pilihan-pilihan tersebut, yakni anda harus mempunyai cara pandang yang sama dengan media yang anda tonton. Jika media massa bilang “sesuatu” itu baik maka anda pun harus meyakini bahwa “sesuatu” itu baik Bukannya saya ingin mengatakan bahwa kita harus berhenti percaya pada media massa, mengingat di masa ini informasi menjadi salah satu kebutuhan primer kita selain pangan, sandang dan papan.  Tetapi, kecenderungan untuk menyerahkan segala usaha berpikir kita terhadap sebuah isu melalui pandangan media massa justru merupakan suatu kecerobohan yang berbahaya.

MASA PEMBUNGKAMAN

Saya akui media massa di Indonesia banyak mengalami pasang surut melalui berbagai pergantian orde kepemimpinan di Indonesia. Misalnya di masa Orde Lama, media massa diwajibkan untuk menjadi corong pemerintah dalam melanggengkan kampanye ideologi politik pemerintah yang berkuasa. Ya ,berdasarkan sejarah kita tahu bahwa media-media massa yang dianggap kontra revolusi banyak mendapatkan penyensoran dan pembrendelan di bawah pemerintahan Soekarno. Sebagai contoh kecil yang saya tangkap misalnya, media yang mempromosikan gaya hidup yang kebarat-baratan (Amerika dan Inggris) maka akan disensor sedangkan media yang mengkritik pemerintah dan menyerang kubu politik pendukung pemerintah akan dibrendel, tak heran jika pada masa itu media secara terang benderang terbagi dalam dua kubu besar. Selanjutnya, di masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru, media yang ditindas oleh rezim Orde Lama, seolah-olah mendapatkan kebebasan karena dengan senangnya mereka bisa “menggempur” media pendukung rezim orde lama. Sayangnya kebebasan ini hanya berjalan selama kurang lebih 4 tahun, setelah Orde Baru memantapkan kekuasaannya, media massa kembali mengalami masa-masa pembungkaman melalui penyensoran dan pembrendelan. Media Massa seolah-olah menjadi kuli bagi pembangunan dan pertahanan kekuasaan orde baru. Para pekerja media yang masih setia pada idealism mereka, satu-satu mulai menghilang, katanya mereka diculik dan dibunuh oleh rezim yang berkuasa tetapi sampai saat ini tak ada yang pasti selain kesimpulan mereka senyap karena bersuara lantang. Alih-alih menuntut kebebasan, media massa di zaman orde baru akhir membiarkan “perahu” mereka dibawa oleh arus kekuasaan sembari melatih diri untuk lebih kreatif dalam memasukkan kritik terhadap pemerintah melalui karya humor. Sehingga tahun 70an media massa jauh lebih kreatif dari pada media massa saat ini terutama dalam mengemas sebuah konten.

MASA PEMBEBASAN

Media massa mungkin harus berterima kasih terhadap peristiwa krisis moneter karena menjadi salah satu alasan utama mengapa rezim orde baru runtuh. Setelah orde baru runtuh, orde reformasi mulai bangkit dan memberikan kebebasan terhadap media massa di mana pada masa itu  Presiden RI ke-3 B.J.Habibie dan Presiden RI Ke-4 Abdurahaman Wahid mulai mencabut pembredelan dan penyensoran terhadap media massa. Media massa mulai bebas memberitakan apa pun termasuk mengkritik pemerintahan yang sedang berkuasa. Tak ada lagi ketakutan akan ancaman tetapi semangat untuk membangun negeri melalui transparansi informasi kepada rakyat Indonesia. Sisa-sisa kekuasaan Orde Baru “digiling” habis-habisan oleh media massa, dan politik bukanlah hal tabu untuk diberitakan oleh media. Tetapi kebebasan ini pula yang menghabisi kreatifitas konten media massa saat ini . Tak ada berita yang bervariasi selain berita tentang maneuver-manuver politik di pemerintahan. Media massa seolah-olah memiliki partai politik tersendiri di dalam pemerintah, tak jarang lebih terlihat sebagai buzzer tokoh politik, di mana media tak lagi menyertakan keseimbangan dalam memberikan sebuah informasi. Saya juga paham, bahwa hal itu bukannya tidak disadari oleh para pekerja media, tetapi sayangnya beberapa dari mereka lebih memilih menutup mata dan telinga mereka bahkan pikiran kritis mereka agar tak “disenyapkan” mata pencahariannya. 

MEDIA MASSA MEMBANGUN KEKUASAAN

Tak banyak lagi suara-suara mahasiswa yang berdemo dan mengkritik pemerintahan, kemungkinan suara mereka telah disenyapkan oleh ancaman Drop Out (DO) dari Universitas-universitas “taklukan”. Seolah-olah negeri ini hanya dibangun oleh pemuda-pemuda yang setiap hari berada di ruang kelas dan didikte oleh pengajar. Tetapi sudahlah itu urusan mahasiswa dan kampusnya. Kembali lagi ke media massa, setelah mahasiswa tak bersuara, media massa mulai mengambil alih peran tersebut. Awalnya itu adalah tindakan yang mulia karena mau menyuarakn suara rakyat untuk pemerintah. Seperti kisah para pangeran yang mendapatkan penghargaan dari raja dan rakyat kemudian berambisi memiliki takhta yang tak ingin dibagi, begitulah pandangan saya tentang media massa. Mereka awalnya murni, tetapi kebebasan dan kepercayaan yang diperoleh kemudian membuat mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, yakni kekuasaan. Kemampuan media massa dalam mengatur informasi dan opini masyarakat merupakan hal yang sangat luar biasa dan kemampuan inilah yang membuat para pemilik media berusaha “mencicipi” kekuasaan melalui pembentukan partai politiknya sendiri. Coba saja kita hitung ada berapa banyak pemilik media massa yang terjun ke dalam dunia politik? Hampir semua, terutama mereka yang memiliki media massa televisi. Setiap hari ada saja iklan tentang partai politik mereka di layar televisi. Kita juga mungkin bisa mengelak bahwa itu adalah hak semua warga negara Indonesia untuk terjun ke dalam dunia politik, tetapi saya tetap tidak bisa sependapat apalagi jika mereka adalah orang yang memiliki perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Jika kalian merasa bahwa kepemilikan informasi tak berpengaruh pada kekuasaan dan politik, kalian bisa tanyakan pada sejarah. Misalnya, Propaganda pendudukan militer Jepang di Indonesia (agar meyakinkan rakyat Indonesia untuk mendukung kekaisaran Jepang), Proklamasi Kemerdekaan(Beberapa wartawan kantor berita Domei mempertaruhkan nyawa mereka demi melindungi rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia dari militer Jepang), G 30 S PKI (RRI dan Telkom menjadi target utama pembebasan oleh TNI setelah meletusnya G30S). Dalam keadaan apapun informasi dan komunikasi adalah hal paling vital karena memiliki pengaruh untuk mengajak dan mempengaruhi masyarakat banyak. Sisi inilah yang dimanfaatkan oleh para pemilik media dalam meraih kekuasaan. Bahkan tak main-main, mereka nekat melakukan konglomerasi media demi meraih kekuasaan. Jika kalian berpikir bahwa kekuasaan yang saya maksud hanya sebatas pada politik, maka anda salah. Kekuasaan yang saya maksudkan jauh lebih luas daripada politik semata, melainkan menguasai pikiran rakyat tentang apa yang baik dan apa yang tidak. Namun, saya hanya bisa menarik contoh dunia politik dan konglomerasi media karena hanya itulah yang terlihat nyata tetapi tidak disadari oleh sejumlah besar rakyat Indonesia. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah anda pernah mendengarkan bunyi dari PERATURAN PEMERINTAH NO. 50 TAHUN 2005 PASAL 33? Jika belum, maka anda harus membacanya karena tak akan media massa yang mau memberitahukan kepada anda tentang kelemahan mereka dan tak ada lagi suara pemerintah karena dianggap tak berimbang oleh rakyatnya sendiri yang terlena informasi dari media massa.

JOKER : Mitos Orang Baik yang Tersakiti

FILM JOKER (2019)

Film Joker belakangan ini banyak menjadi perbincangan yang beredar di media sosial seperti twitter dan facebook. Film yang mengisahkan tentang kehidupan awal dari musuh utama Batman, banyak mendapatkan pujian karena berhasil menggambarkan seseorang menderita gangguan kejiwaa. Tokoh Joker dengan nama mula-mula Arthur Fleck ini harus bertahan di dalam kehidupan masa kecilnya yang selalu disiksa oleh ayah tirinya. Ditambah lagi dengan kehidupannya setelah dewasa yang harus menerima cemoohan sosial dari orang-orang di sekitarnya. Satu-satunya orang yang membuat dia merasa seperti seorang manusia, hanyalah ibunya sendiri. Arthur Fleck sendiri memiliki beberapa gangguan kejiwaan seperti halusinasi dan masalah tawa patologis, inilah yang menjadi bibit terbentuknya karakter Joker di dalam diri Arthur Fleck selain kehidupannya yang termarjinalkan..

ORANG JAHAT ADALAH ORANG BAIK YANG SELALU TERSAKITI

Sejak kecil saya selalu bersimpati pada karakter Protagonis atau pahlawan super. Karakter antagonis atau penjahat merupakan bagian yang paling saya benci dan menjadi suatu kegirangan tersendiri bagi saya ketika para penjahat berhasil dikalahkan oleh pahlawan  super. Hanya saja, setelah film Joker ditayangkan di bioskop-bioskop, ternyata ada beberapa orang yang mulai “melatih” diri mereka untuk mengerti setiap tindakan kejahatan yang dilakukan Joker, yang menurut saya pada akhirnya mengarah pada simpati.

Meme seperti “Orang Jahat adalah orang baik yang tersakiti” begitu banyak bertebaran di media social, dan celakanya alur cerita film JOKER pun menggiring opini public untuk sampai pada titik tersebut. Lalu bagaimana dengan saya yang melihat kejahatan sebagai pilihan dari ketidakpedulian lingkungan? Atau bisa dikatakan bahwa “Orang jahat itu terbentuk dari pembelajaran bahwa kejahatan itu diperbolehkan.” Pemikiran ini juga merupakan hasil setelah menonton film Joker dan membaca beberapa review media massa.  Seperti yang kita tahu Arthur kecil sering mendapatkan penyiksaan yang luar biasa dari ayah tirinya dan tanpa adanya pertolongan perlindungan dari lingkungan sekitar, pembiaran ini pula yang mengajarkannya bahwa lingkungan mengizinkan kekerasan itu terjadi dan untuk bertahan di dalam lingkungan tersebut, Arthur harus menjadi lebih jahat lagi (ya….walaupun di akhir cerita kemungkinan kisah tersebut hanya merupakan halusinasi Arthur semata untuk membenarkan kejahatannya)

MENURUT SAYA…. 

Film Joker justru mengarahkan penonton pada penerimaan terhadap tindak kejahatan akibat kondisi kejiwaan seseorang. Tanpa mengajak penonton untuk sadar akan lingkungan sosial mereka yang tak jarang mengabaikan tindak kejahatan kecil dengan menggunakan pernyataan “Itu bukan urusan kita.” Misalnya pasti di antara kita pernah melihat tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tak jarang melibatkan anak kecil dan atas asas “itu bukan urusan kita” cenderung pengabaian yang kita berikan, ya walaupun tak jarang perhatian beberapa orang diwujudkan melalui kegiatan merumpi. Memang benar adanya lingkungan sosial dan budaya kita tidak terbiasa untuk mencampuri urusan rumah tangga tetangga dan kepedulian hanya sampai pada “tangga” rumah tetangga. Namun, sadarkah anda, bahwa kebanyakan psikopat di kehidupan nyata berasal dari korban KDRT dan Pembulian? 

Orang jahat juga lahir dari sikap ketidakpedulian orang lain yang mempertahankan asas “itu bukan urusan kita.” Mungkin saat ini anda masih mengingkari fakta ini, tetapi apakah anda tahu bahwa sisi jahat seseorang bisa mati jika melihat bentuk kasih sayang orang lain kepadanya? Arthur Fleck bisa saja berakhir menjadi pria pekerja yang baik dan memiliki keluarga yang bahagia, jika ibunya berani meninggalkan ayah tirinya dan memulai hidup baru bersama Arthur dengan tenang, atau ada seseorang yang datang menyelamatkan Arthur kecil dan melindunginya dari kekerasan sang ayah tiri. Semua orang pernah disakiti, Orang baik lebih banyak tersakiti, tetapi itu bukan alasan utama seseorang berubah menjadi penjahat.

ORANG JAHAT ADALAH ORANG YANG LAHIR DARI LINGKUNGAN YANG “MENGIZINKAN” KEJAHATAN 

Mau Tahu Film Pertamanya Suzzanna dan Aminah Tjendrakasih (Nyak Si Doel)? Ini Ulasannya!

Jika kalian penggemar film tempo doeloe alias film hitam putih, kalian pasti tidak asing dengan film Asrama Dara tahun 1958, karya Usmar Ismail yang juga merupakan sutradara film Tiga Dara (1956). Sebenarnya saya sendiri bukan penggila berat film hitam putih, tetapi film Asrama Dara seperti mempunyai keunggulan tersendiri bagi saya yang tidak kalah saing dengan film Ada Apa Dengan  Cinta / AADC. Bahkan membuat saya bertanya-tanya tentang siapakah yang menjadi tokoh utama di dalam film Asrama Dara, karena hampir semua pemain memiliki cerita yang menarik untuk ditonton. Bahkan ada beberapa pemain yang terlihat begitu imut, maklum saya senang melihat pemain film yang memiliki wajah imut, bahasa kerennya unyu-unyu.

Mengenai tema cerita, film ini mengangkat tentang kehidupan para gadis remaja penghuni Asrama Dara yang memiliki cerita tentang perjuangan dalam menggapai cita-cita, cinta, dan kasih sayang orang tua yang utuh. Ditambah lagi ibu asrama yang super cerewet (kadang kepo) nan bijaksana, di mana setiap hari harus menghadapi tingkah anak-anak asramanya. Ada pula rentetan tiga pria (dua ganteng dan satu imut) yang turut andil memeriahkan cerita asrama dara. Film ini mempunyai alur yang cukup ringan, tidak berbelit-belit seperti sinetron atau film masa kini yang harus kecelakaan dulu, lupa ingatan, anak tertukar, mati disambar petir dan lain sebagainya yang kadang melumpuhkan logika kita sebagai orang normal, mungkin karena produksi filmnya belum sebanyak sekarang sehingga ceritanya tidak harus sangat kreatif (anti-mainstream).

Cerita ini dimulai dari kedatangan ayah Ani dan Ina (Imam Subono) yang mengantarkan Ani ke Asrama Dara, karena tidak bisa memberi perhatian dan pengawasan yang layak kepada Ani (Nurbani Jusuf) setelah bercerai dari istrinya yang merupakan kader partai politik. Ibu asrama (Fifi Young) menerima Ani dengan ramah, tetapi tidak Ani yang merasa tertekan karena harus berpisah dari kedua orang tuanya. Sita (Nun Zairina) merupakan seorang penari professional yang sedang berjuang mencari pinjaman modal untuk mendirikan sekolah tarinya sendiri, tetapi selalu menemui kegagalan. Sita bersahabat dengan Maria (Baby Huwae), seorang pramugari yang selalu bercanda bahwa Sita hanya dapat mewujudkan mimpinya dengan cara menikahi pria kaya raya. Walaupun hanya sekadar candaan, Sita selalu menanggapinya dengan keras, dia tak mau menukar mimpinya dengan harga dirinya, karena keduanya sama-sama penting. Adapula Ina (Suzzana), adik dari Ani yang diantarkan oleh ibunya ke asrama dara untuk tinggal bersama Ani. Berbeda dengan Ani yang pendiam, Ina justru lebih cerewet dan suka jahil terhadap sesama kakak asramanya. Rahimah (Chitra Dewi) dan Tari (Aminah Cendrakasih) merupakan mahasiswi kedokteran Universitas Indonesia (Universitasnya nyata, bukan kayak film/sinetron sekarang nama universitasnya fiktif semua) yang juga merupakan penghuni asrama dara, biarpun kedua mahasiswa, Rahimah dan Tari mempunyai pandangan yang berbeda, jika Rahimah berkuliah dengan rajin untuk menghindar dari perjodohan, maka Tari lebih mementingkan cara mencari jodoh dibandingkan berkuliah dengan rajin. Tari yang berusia 18 tahun bahkan rela berpacaran (di dalam film istilahnya berteman ) dengan Pak Hasan (Hasan Sanussi) pria berumur 45 tahun, tentu saja ibu asrama menjadi marah besar karena merasa keduanya tidak cocok menjadi pasangan kekasih, maklum saja Tari sudah dianggap anak sendiri oleh ibu asrama. Tari memang memberontak, tetapi akhirnya luluh dengan ketulusan ibu asrama yang begitu menyayanginya.

Berlanjut ke arah para tokoh pria di film ini diantaranya, Broto (Rendra Karno / Raden Soekarno) yang merupakan seorang pengusaha yang mempunyai bisnis di Singapura, sehingga harus bolak-balik Jakarta-Singapura dalam menjalankan bisnisnya. Selama melakukan perjalanan tersebut, Broto sempat berkenalan dengan Maria yang merupakan pramugari maskapai penerbangan Garuda Indonesia (dulu semua produk Indonesia bebas ditunjukkan dalam film). Kedekatan antara Broto dan Maria membuat Imansyah (Bambang Hermanto) menjadi cemburu. Imansyah adalah pilot di maskapai yang sama dengan Maria, hanya saja Maria tidak begitu tertarik dengan sang pilot. Dari perkenalan Maria dan Broto, Maria menawarkan sebuah kerjasama antara Sita dan Broto. Broto yang mendengar tawaran tersebut tertarik karena menurutnya investasi terhadap sekolah tari juga memberi peluang bagi bisnisnya. Broto sendiri sudah jatuh hati pada Sita bahkan sebelum mereka berdua bertemu, Broto pernah dikerjai oleh Sita ketika ingin menelpon Maria. Suara Sita yang khas membuat Broto berani bertaruh bahwa dia bisa mengenal Sita dari suara sebelum bertatap muka. Lalu beralih ke tokoh pria yang imut, Masrul (Bambang Irawan) yang berasal dari Kalimantan. Dia datang ke Jakarta untuk menyampaikan surat dari kedua orang tua Rahimah. Inti dari isi surat itu adalah meminta Rahimah untuk segera pulang dan dinikahkan dengan pria pilihan orang tuanya.

Singkat cerita, setiap tokoh mempunyai konfliknya masing-masing, Cinta segi empat antara Maria, Broto, Sita dan Imansyah. Lalu percobaan bunuh diri dari Ani karena stress dengan perceraian orang tuannya, kebingungan Rahimah untuk memilih cita-cita  atau orang tua (Masrul juga pusing karena sebagai teman Rahimah, ia tidak ingin cita-cita Rahimah terkubur percuma), Tari dengan masalah jodohnya, dan ibu asrama dengan seabrek masalah yang dihadapi anak-anak asrama (pusing jadi ibu asrama, belum lagi ada yang terlambat bayar uang asrama).

Pada akhirnya, masalah di dalam cerita Asrama Dara dapat terselesaikan. Kedua orangtua Ani dan Ina memutuskan untuk kembali rujuk karena tidak ingin kehilangan anak-anaknya, Maria merelakan Broto kepada Sita dan mulai membuka hati untuk Imansyah. Rahimah mendapatkan kejutan karena ternyata pria yang dijodohkan dengannya adalah Masrul sendiri yang merupakan seorang insinyur (cinta tumbuh karena terbiasa. Terbiasa bersama dalam suka dan duka semasa berteman ♥), Tari mendapatkan pacar yang seumuran dengannya. Tidak kalah saing, ibu  asrama juga akhirnya berjodoh dengan pak Hasan (ya….karena seumuranlah).

Lalu apa nilai tambah lain dari film Asrama Dara? Namanya juga film karya Usmar Ismail, mana ada yang kosong tanpa pesan moral? Pesan moral tidak begitu halus tetapi menohok (tepat ke jantung para penonton) apalagi kalau mendengarkan dialog ibu Asrama (Fifi Young) kalau istilah orang Kupang bilang  mulu piso. Berikut beberapa dialog yang mengandung pesan moral :

1.      “Uang bisa dicari. Kehormatan sekali hilang, tak akan kembali lagi.”

2.      “Hei! Dengar bocah cilik, semua laki-laki suka senyum, suka manis-manis sama wanita, kenapa? Buat serrrrep! Kalau nanti tidak ada yang lain, yang lebih menarik, atau yang lain yang suka padanya. Pikirnya yang kurang-kurang dikit juga boleh. Mengerti?”

3.      “Anak-anak sekarang terlalu bebas. Aku tidak suka melihatnya. Maria menggampangkan dirinya seperti itu (Maria mau saja diajak jalan oleh Broto, pria yang baru dia kenal)”

Masih banyak dialog yang mengandung pesan moral dari film Asrama Dara, tetapi saya terlanjur capek mengetik lebih banyak lagi (Maaf….). Lagi pula kalian dapat menontonnya secara streaming di youtube, biar lebih puas. Klik Di sini

Kekurangan dari film ini ya… paling akting beberapa aktris baru (pada saat itu) yang  belum natural, ada juga adegan di mana Maria menelpon Broto tanpa memutar tombol telepon (sedikit magic ya).

Tetapi salut buat akting Suzzana karena sebagai aktris baru, perannya sebagai Ina cukup menyatu (bakat bintangnya terlihat dari di sini, fyi Asrama Dara merupakan film perdana Suzzana). Karakter ibu Ani dan Ina (saya belum tahu nama aslinya) juga tak kalah menarik perhatian saya, berbusana kebaya berkelakuan Eropa.

Di film Asrama Dara, juga ada adegan nyanyi-nyanyi kayak film India begitu tetapi masih wajarlah, tidak sampai lari-larian atau sembunyi-sembunyi di bunga bougenville. Lagu favorit saya di film ini ada 2, yang pertama opening song Asrama Dara (karena ada penggalan lirik yang lucu) dan kedua Trem dan Bis Kota (menggambarkan rutinitas saya sebagai mahasiswi waktu pulang kuliah).

Film ini saya sarankan bagi kalian yang suka film dengan nyata menggambarkan kehidupan anak-anak Asrama, cintanya tidak lebay, ibu asramanya tidak terlalu lemah gemulai, cemburu yang tahu diri, ya minimal masuk akal gitu….! Di sini tidak adegan tukar-tukaran kepribadian ya… tetapi tetap lucu dari dialog dan adegannya. Tidak ada yang menganiaya dan dianiaya untuk membuat kalian tertawa atau menangis. Bagi kalian yang suka tersipu dengan rayuan gombal dari dialog film, saya sarankan tidak perlu menonton film Asrama Dara, karena romantisnya bukan di mulut tapi dalam tindakan nyata.

Pesannya, wanita boleh berkarya tetapi tidak melupakan diri. Buatlah diri kita menjadi sangat berharga dan patut diperjuangkan oleh para pria seperti Rahimah dan Sita (dua kata untuk Rahimah dan Masrul so sweet…..)

Opening Song Asrama Dara

 

Satu, Mereka manis

Dua, Mereka genit

Tiga, Mereka sinis

Empat, Mereka sengit 

Review Film HICHKI : Guru yang menginspirasi

Satu lagi film buatan Bollywood yang memberi inspirasi baru bagi saya setelah film 3 Idiots dan Dangal. Sama seperti film 3 Idiots yang mengkritik sistem pendidikan yang memberi pelabelan pada pintar-bodoh pada para siswa, demikian pula film HICHKI yang dirilis di bulan Maret 2018, bedanya di film ini anda akan melihat bagaimana seorang guru yang menderita sindrom tourette dapat menaikan rasa percaya diri anak-anaknya yang sudah terlanjur mendapatkan pelabelan anak nakal dan bodoh di lingkungan sekolah mereka, St. Notker School. Film HICHKI juga diputar di Shanghai Internasional Film Festival dan masuk ke dalam kategori Film terlaris di India. Ditambah lagi film ini menjadi film asing yang paling banyak ditonton di Republik Rakyat China.

Film HICHKI juga menampilkan akting aktris dan aktor yang menakjubkan. Ada Rani Mukherjee yang berperan sebagai Naina Mathur, seorang guru yang memiliki sindrom tourette, Shiv Kumar Subramaniam yang berperan sebagai kepala sekolah St. Notker School, Neeraj Kabi sebagai Mr. Wadia  guru kelas 9A yang merupakan kelas unggulan (lawannya Naina yang merupakan guru 9F). Berikut merupakan sinopsis yang saya rangkum dari filmnya langsung :

Naina Mathur adalah lulusan Sarjana Pendidikan dan Magister Sains (Wow pintar nih ceritanya) yang mempunyai cita-cita menjadi seorang guru. Dia sudah melamar ke beberapa sekolah tetapi selalu ditolak karena Naina memiliki sindrom tourette. Naina tidak menyerah untuk mengejar cita-citanya sebagai seorang guru sampai suatu hari dia mendapatkan telepon dari sekolah St. Notker yang memberikan kesempatan kepadanya untuk mengajar. Awalnya kepala sekolah St. Notker tidak mau mempekerjakan Naina (bukan karena sindrom yang Naina miliki), tetapi dia tidak mempunyai pilihan lain lagi. Naina ditunjuk untuk mengajar kelas 9F (kelas yang tak dianggap oleh Sekolah St. Notker). Kelas 9F memiliki predikat buruk karena anak-anaknya sangat nakal dan bodoh selain itu mereka berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah sehingga mereka terpisah secara sosial dengan anak-anak dari kelas lainnya. Setelah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari siswa-siswanya sendiri, Naina masih tidak menyerah karena dia merasa memiliki tanggung jawab sebagai seorang guru (sebenarnya ini merupakan bentuk terima kasih Naina kepada salah satu gurunya karena telah memberikan kesempatan kepadanya untuk belajar layaknya anak normal). Waktu berlalu dan Naina mulai paham bahwa anak-anak ini sebenarnya tidak bodoh, kenakalan yang mereka lakukan merupakan bentuk protes mereka terhadap “penolakan” yang dilakukan oleh lingkungan sekolah terhadap keberadaan mereka. Belum selesai menaikan rasa percaya diri siswa-siswanya, Naina harus menghadapi kritikan dan cercaan dari Mr. Wadia yang tak jarang membuat Naina dan kelas 9F terintimidasi. Puncak konfliknya ketika kelas 9F harus menghadapi skors dari sekolah (sebenarnya siswa 9F hampir dikeluarkan tetapi Naina menjamin mereka dan mempertaruhkan pekerjaannya) karena kenakalan Aatish murid 9F yang merusak proyek Sains murid 9A yang akan diikutsertakan dalam Pekan Sains Nasional (Gara-gara mulut tajam Mr. Wadia yang menghina Aatish). Setelah peristiwa itu siswa kelas 9F (kecuali Aatish) mulai merasa bahwa mereka membutuhkan Naina dan berjanji untuk berusaha keras meraih kelulusan mereka di St. Notker. Niat baik siswa 9F kembali mendapatkan hambatan karena mereka dituduh mencuri lembaran soal ujian agar bisa lulus ujian (Aatish dan Killam yang dijebak tetapi 1 kelas yang dituduh) dan kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkan seluruh siswa kelas 9F.

Well, siapakah yang menjebak Aatish dan Killam? bisa kalian temukan di akhir film HICHKI. Oh ya ada banyak inspirasi yang bisa kalian dapatkan dari film HICHKI, terutama tentang sistem pendidikan yang tak jarang memberikan pelabelan kepada siswa-siswanya. Guru pun mendapatkan akan mendapatkan inspirasi di dalam film ini, bukan hanya siswa. Misalnya beberapa kata-kata Naina kepada Mr. Wadia, begitu pula sebaliknya.

“Tidak ada murid yang buruk, hanya guru yang buruk.” (Naina Mathur)

“Pak, tourette mengganggu bicaraku, bukan ilmuku.” (Naina Mathur)

"Guru biasa hanya memberi ilmu, guru yang hebat membuatmu mengerti, guru yang luar biasa menunjukkan cara mengamalkannya, dan hanya ada 1 guru yang memberimu inspirasi." (Naina Mathur)

“Salah belajar, seorang murid bisa jelek nilainya. Tetapi, salah mengajar seorang guru tak pernah mendapat nilai jelek.” (Mr. Wadia)

“Mengajar itu mudah, belajar yang sulit” (Mr. Wadia)

Film ini menampilkan karakter tokoh Naina Mathur sebagai guru yang jarang ditemui di lingkungan pendidikan. Seperti guru yang tertantang untuk membimbing muridnya untuk berkembang menurut talenta masing-masing yang mereka miliki. Sedangkan karakter Mr. Wadia mewakili guru yang sering memaksakan muridnya agar menjadi pintar menurut standar pribadi guru tersebut . Misalnya murid itu pintar dalam bidang bahasa tetapi memiliki kemampuan yang rendah dalam bidang MIPA, maka dia dianggap bodoh. Begitu pula siswa yang bodoh dalam bidang bahasa tetapi pintar dalam bidang MIPA, maka dia dianggap pintar.

Siswa 9F mewakili siswa-siswa yang sering mendapatkan diskriminasi dari lingkungan sekolah dan harus bertahan demi memenuhi harapan orang tua mereka. Siswa 9A mewakili siswa-siswa yang terbuai dengan prestasi mereka dan menganggap siswa lainnya memiliki predikat yang rendah. (Inilah yang dimaksud oleh Mr. Wadia tentang salah mengajar).

Satu lagi, jika kalian menganggap film ini akan dibumbui dengan tarian ala india maka kalian tidak akan mendapatkannya karena film ini lebih berfokus pada alur ceritanya. Oh ya film ini juga menampilkan salah satu lagu dan instrumental music yang akan membawa anda perasaan terharu. Lagu Teri Dastaan yang dibawakan oleh Jasleen Royal, menurut saya memiliki makna yang mendalam tentang perjuangan seorang guru untuk murid-muridnya.

FYI

Film ini terinspirasi dari kisah nyata diangkat dari Autobiografi Brad Cohen.

Sekian dulu review Film HICHKI yang mungkin tidak begitu lengkap. Terima kasih.