DECEMBER FRIDAY

  Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, pada 12 Maret 2026 oleh empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengundang pertanyaan mendalam yang melampaui batas persoalan hukum pidana semata. Di permukaan, peristiwa ini tampak sebagai tindak kekerasan fisik yang bermuara pada motif "dendam pribadi," sebagaimana diklaim dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada 29 April 2026 (Ibrahim, 2026). Namun, di balik lapisan narasi tersebut, tersimpan sebuah masalah struktural yang lebih mendasar yakni memudarnya pemahaman anggota TNI tentang relasi antara diri mereka sebagai individu dan institusi yang mereka wakili. Narasi "dendam pribadi" yang diajukan pihak TNI, sebagaimana dianalisis oleh sejumlah pakar hukum, justru menyingkap suatu kontradiksi logis. Di satu sisi, TNI menarik kasus ini ke ranah peradilan militer dengan...

Ilustrasi Tawuran Pada pertengahan September 2025, Kota Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor di Nusa Tenggara Timur, diguncang serangkaian peristiwa kekerasan yang melibatkan kelompok pemuda dari berbagai kelurahan. Bermula dari pengeroyokan seorang remaja bernama Dimas di Pantai Wetabua oleh orang-orang tak dikenal yang bahkan mengenakan penutup wajah, kejadian itu bergulir menjadi tawuran besar antarpemuda dari Kelurahan Welai Barat dan Wetabua. Tujuh orang menjadi korban luka, puluhan ditangkap, dan 36 senjata tajam serta anak panah diamankan polisi (Bria, 2025). Lebih mengkhawatirkan lagi, setelah Polres Alor menelusuri asal-muasal kejadian, ditemukan fakta yang mengejutkan bahwa semua ini bermula dari percakapan di aplikasi WhatsApp antara dua remaja berusia 14 tahun yang berujung pada kesalahpahaman antarkelompok (Lodja, 2025). Dalam waktu singkat, provokasi pun meluas ke media sosial hingga seorang remaja berusia 16 tahun diamankan karena menyebarkan konten provokatif di Facebook d...

Wacana penutupan program studi (prodi) yang dianggap "tidak relevan" kembali mencuat, dipicu oleh narasi keberhasilan Tiongkok dalam merampingkan pendidikan demi melonjakkan peringkat universitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, mengomparasikan kebijakan pendidikan antarnegara tanpa membedah akar sosio-politiknya ibarat memindahkan tanaman gurun ke tanah rawa. Ya, ia mungkin tampak indah di foto, tetapi akan mati karena kegagalan adaptasi. ​Pemerintah melalui Kemdiktisaintek berencana menyisir prodi yang dianggap surplus, terutama di bidang humaniora dan keguruan. Benarkah masalahnya ada pada jumlah prodi, ataukah pada ketidaksiapan struktur industri kita menyerap lulusan humaniora? ​Mengapa Tiongkok Tidak Bisa Jadi "Template" Langsung ​Narasi yang beredar sering kali melakukan simplifikasi berlebih (oversimplification). Tiongkok bisa menerapkan sistem "kartu merah-kuning" pada prodi berdaya serap rendah karena mereka memiliki sentralisme politik yang kuat....

Sejarah bangsa-bangsa kerap berulang bukan karena manusia tak belajar, melainkan karena godaan kekuasaan selalu hadir dalam rupa yang sama, yakni urgensi situasi, rasa tidak aman, dan keyakinan bahwa aturan dapat dikesampingkan demi tujuan yang lebih besar. Kepemimpinan Saul bin Kish, raja pertama Israel yang memerintah sekitar abad ke-11 sebelum Masehi, menawarkan studi kasus yang mengejutkan relevansinya dengan dinamika pemerintahan kontemporer. Tulisan ini bukan merupakan opini reflektif semata tetapi juga bersandar pada kajian pustaka terhadap beberapa tulisan atau karya akademik yang berkaitan dengan teopolitik dan studi kepemimpinan (Mtech Access, 2023). Melalui pendekatan tersebut, tulisan ini akan memberikan bahasan singkat tentang bagaimana seorang pemimpin yang secara karismatik dan administratif mumpuni dapat runtuh akibat satu cacat fundamental, yaitu ketidakmampuan menghormati batas-batas wewenangnya sendiri. Saul, Arsitek Negara yang Sering Terlupakan  Ada ironi besar...

Sejarah Perang Dunia II telah lama mencatat bahwa Jepang menyerah setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Narasi ini tidak salah, namun tidak sepenuhnya lengkap. Di balik keputusan bersejarah Kaisar Hirohito untuk menerima Proklamasi Potsdam, terdapat perhitungan politik yang jauh lebih rumit daripada sekadar respons terhadap kehancuran dua kota oleh senjata nuklir. Faktanya, masuknya Uni Soviet ke dalam perang melawan Jepang pada 9 Agustus 1945 memberikan tekanan psikologis dan strategis yang bahkan lebih menentukan daripada bom atom itu sendiri. Untuk memahami dinamika ini, kita perlu melihat bagaimana elit penguasa Jepang memandang situasi mereka di penghujung perang. Sejak Proklamasi Potsdam dikeluarkan pada 26 Juli 1945, pemerintah Jepang memutuskan untuk menunda keputusan mereka karena masih berharap pada mediasi Soviet untuk mengakhiri perang dengan syarat-syarat yang dapat diterima. Menteri Luar Negeri Togo Shigenori bahkan mengirim telegram men...