DECEMBER FRIDAY

  Bayangkan seorang prajurit muda yang telah menjalani pendidikan militer bertahun-tahun, terlatih dalam strategi pertempuran dan keamanan negara, tetapi kini harus mengantarkan cucian ke laundry, mengurus keperluan rumah tangga atasan, atau bahkan menunggu di depan salon sambil membawa tas belanja istri komandan. Ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi saya, apakah praktik itu menjadi hal yang wajar dalam lingkungan dinas? Dan ternyata pemandangan ini bukan lagi sekadar rumor atau cerita dari mulut ke mulut, melainkan realitas yang semakin sering terungkap di media sosial dan menjadi bahan perbincangan publik terutama ketika terungkap seorang petinggi Polri yang memiliki 9 ajudan dan bahkan diantaranya mengurusi hal-hal dalam rumah tangga sang petinggi Polri tersebut. Kemudian hadirnya sebuah thread di media sosial tentang curhatan seorang prajurit TNI yang jengah dengan tugas-tugas dari atasan di mana beberapa bersifat pribadi dan tidak ada hubungannya dengan urusan atau administr...

Kemarin tak sengaja saya melihat sebuah video yang menarik di beranda instagram. Video tersebut berasal dari salah seorang influencer media sosial, intinya dia ingin agar para ibu negara atau istri pejabat turut andil dalam memberikan masukkan pada keputusan para suami yang mana mereka merupakan para pembuat keputusan. Berdasarkan opini influencer ini, karena sisi feminim tidak terasa dalam pengambilan keputusan atau kebijakan sehingga rakyat menjadi korban. Mungkin ada benarnya yang disampaikan mengingat beberapa ibu negara juga memberikan pengaruh besar pada masa kepemimpinan suaminya, sebagai contoh Eleanor Roosevelt atau Ibu Tien Soeharto. Pengaruh mereka cukup memberikan andil pada peningkatan kualitas sosial perempuan pada masanya akan tetapi praktik ini tidak sepenuhnya memberikan manfaat karena ada beberapa sisi negatif terutama dalam praktik perumusan kebijakan yang demokratis.  Maka dari itu opini influencer tersebut memantik saya untuk menuliskan opini ini karena cukup p...

Pernahkah kamu memperhatikan fenomena yang tampak paradoksal yang mana daerah-daerah kaya akan sumber daya alam justru cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah? Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah pola sistemik yang telah lama mengakar dalam dinamika pembangunan Indonesia, khususnya di wilayah timur negeri ini. Ketika Pendidikan Menjadi "Ancaman" bagi Pembangunan Ekstraktif Ada sebuah fenomena pembangunan yang mungkin jarang diperbincangkan atau dihindari karena sensitifitasnya. Bahkan dalam sebuah focus group discussion (FGD) yang saya ikuti dengan pemateri seorang peneliti sosial dari universitas tertentu yang sengaja tidak saya sebut karena rekomendasi mereka tampak tidak berpihak pada rakyat dengan mengungkapkan realitas yang menggelisahkan. Di sebuah daerah di Indonesia bagian Timur, terdapat rencana pemerintah untuk membangun industri besar yang justru mengorbankan tanah adat, lebih tepatnya hutan adat. Bagian menarik adalah perbedaan respons...

Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa politisi yang paling populer tidak selalu yang paling kompeten? Atau mengapa calon yang memiliki rekam jejak cemerlang justru kalah dari yang pandai berkampanye? Indonesia menghadapi dilema fundamental dalam sistem keterwakilan politik yang tercermin melalui kontradiksi antara populisme dan meritokrasi. Di satu sisi, demokrasi menuntut responsivitas terhadap kehendak mayoritas rakyat, tetapi di sisi lain, efektivitas pemerintahan memerlukan kompetensi teknis yang tidak selalu sejalan dengan preferensi massa. Kontradiksi ini bukan sekadar isu politik semata, melainkan refleksi dari kompleksitas psikologi sosial masyarakat Indonesia yang berlapis-lapis. Meritokrasi adalah sistem atau filosofi sosial yang didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan atau posisi sosial harus diberikan kepada individu berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kompetensi yang dapat diukur secara objektif. Sebaliknya, populisme dalam politik adalah gerakan yang mewakili suara rak...

Pernah tidak kalian dianggap ketinggalan zaman karena suka belajar sejarah? Katanya, "Untuk apa belajar sejarah, toh zaman terus berubah." Memang benar manusia terus berkembang dan berubah, tetapi ada hal mendasar yang selalu sama yakni naluri manusia untuk berkuasa. Sejarah bukan cuma catatan masa lalu yang membosankan, tetapi lebih seperti laboratorium yang menunjukkan bagaimana manusia berperilaku dalam situasi tertentu. Terutama kalau kita bicara konflik politik di Indonesia, pola-pola yang terjadi di masa lalu bisa jadi petunjuk untuk memahami apa yang mungkin terjadi di masa depan. Coba kita lihat dua peristiwa besar dalam sejarah Indonesia seperti Demonstrasi Massa 1966 dan Reformasi 1998. Meski terjadi dengan jarak 32 tahun, keduanya punya pola yang mengejutkan mirip. Seperti menonton film remake, ceritanya sama tetapi aktornya beda. Kedua peristiwa ini dimulai dari krisis ekonomi yang bikin rakyat susah, mahasiswa turun ke jalan sebagai "suara hati nurani,"...