Korupsi itu Penyakit Kronis atau Budaya yang Dilestarikan?

 

Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa korupsi begitu sulit diberantas di negara kita? Ibarat rumput liar yang setelah dipotong akan tumbuh kembali dalam waktu singkat, praktik korupsi di Indonesia terus bermunculan meski berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan. Kasus-kasus besar silih berganti, sementara kerusakan ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya terus menggerogoti fondasi negara.

Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan unik dalam mengatasi praktik korupsi. Menurut Prof. Susan Rose-Ackerman, pakar ekonomi politik dari Yale University, "Korupsi di negara berkembang seringkali bersifat sistemik karena berfungsi sebagai mekanisme alternatif untuk alokasi sumber daya dalam kondisi kelembagaan yang lemah." Pertanyaannya kemudian, mengapa Indonesia yang telah merdeka selama hampir 80 tahun masih bergumul dengan masalah ini?

Korupsi bukan sekadar perilaku individu yang menyimpang. Ia adalah fenomena kompleks yang berakar pada dimensi budaya, politik, ekonomi, dan kelembagaan. Mari kita telisik bersama berbagai faktor yang menyuburkan praktik korupsi di tanah air kita.

Apakah korupsi merupakan bagian dari "budaya" Indonesia? Tentu bukan. Namun beberapa praktik sosial tradisional dapat menjadi celah bagi tumbuhnya korupsi modern. Dr. Koentjaraningrat, antropolog terkemuka Indonesia, pernah menjelaskan bahwa nilai-nilai seperti "ewuh pakewuh" (sungkan) dan kebiasaan pemberian hadiah dalam relasi sosial dapat disalahgunakan dalam konteks modern. Sistem patronase tradisional yang menekankan loyalitas dan hutang budi kemudian bertransformasi dalam bentuk yang lebih berbahaya ketika bersentuhan dengan kekuasaan politik modern.

"Korupsi adalah adaptasi nilai-nilai tradisional yang terdistorsi dalam sistem birokrasi modern," tulis Dr. Syed Hussein Alatas dalam karya klasiknya "The Sociology of Corruption". Pendapat ini mengingatkan kita bahwa korupsi adalah produk interaksi antara tradisi dan modernitas yang tidak terkelola dengan baik.

Pernahkah Anda berpikir bahwa korupsi juga dapat dipandang sebagai respons terhadap sistem yang bermasalah? Jika kita menelusuri jejak korupsi di Indonesia, kita akan menemukan bahwa ia bukan hanya masalah moral individual tetapi juga masalah struktural. Prof. Robert Klitgaard, pakar tata kelola dari Claremont Graduate University, merumuskan korupsi dengan formula matematika sederhana: C = M + D - A (Korupsi = Monopoli + Diskresi - Akuntabilitas). Formula ini menjelaskan mengapa sektor-sektor yang memiliki monopoli kekuasaan, kewenangan diskresi yang besar, dan minimnya akuntabilitas menjadi lahan subur bagi praktik korupsi.

Di Indonesia, reformasi birokrasi yang belum tuntas menyebabkan formula Klitgaard tersebut masih relevan. Banyak lembaga publik memiliki kewenangan monopolistik dan diskresi luas tanpa diimbangi mekanisme akuntabilitas yang memadai. Situasi ini diperparah dengan sistem penggajian yang tidak kompetitif dan budaya organisasi yang toleran terhadap perilaku koruptif.

Tahukah Anda bahwa politik dan korupsi seringkali memiliki hubungan simbiotik? Dalam studinya tentang ekonomi politik korupsi, Prof. Mushtaq Khan dari SOAS University of London menjelaskan bahwa korupsi menjadi bagian dari strategi bertahan hidup elit politik di negara berkembang. "Di negara dengan institusi politik yang belum matang, korupsi menjadi cara untuk membiayai mesin politik, mempertahankan loyalitas pendukung, dan mengamankan kekuasaan," jelasnya.

Di Indonesia, mahalnya biaya politik memaksa banyak politisi mencari sumber pendanaan alternatif—termasuk melalui praktik korupsi. Ketika terpilih, mereka kemudian terjebak dalam lingkaran utang politik yang harus dibayar dengan memberikan akses istimewa kepada para pendukung. Reformasi sistem pemilu dan pendanaan partai politik yang belum tuntas semakin memperparah kondisi ini. Apakah Anda pernah membayangkan berapa biaya yang dikeluarkan seorang calon legislatif untuk berkampanye? Atau berapa yang dihabiskan untuk memenangkan tender proyek pemerintah?

Kita baru saja dikejutkan oleh kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, yang disebut-sebut telah merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Angka ini sungguh fantastis—hampir setara dengan 10% APBN Indonesia! Kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana korupsi di BUMN merupakan perpaduan kompleks antara otoritas yang terlalu besar, kepentingan politik, dan lemahnya pengawasan. Sebagai anak perusahaan Pertamina yang mengelola bisnis niaga hilir migas, Pertamina Patra Niaga memiliki akses terhadap proyek-proyek strategis bernilai triliunan rupiah.

Kasus ini menunjukkan pola klasik korupsi di sektor energi, di mana kompleksitas teknis dan nilai proyek yang besar menciptakan ruang bagi manipulasi. Sebagaimana diungkapkan oleh pakar tata kelola energi, Prof. Faisal Basri, "Sektor energi adalah wilayah rawan korupsi karena memiliki karakteristik nilai transaksi besar, kerumitan teknis tinggi, dan keterkaitan dengan kepentingan politik." Skandal Pertamina Patra Niaga ini seharusnya membuka mata kita bahwa korupsi di negara berkembang seperti Indonesia bukan sekadar masalah individu yang serakah, melainkan manifestasi dari sistem yang memungkinkan praktik tersebut bertahan dan berkembang.

Jika korupsi adalah masalah multidimensi, solusinya pun harus melibatkan pendekatan serupa. Para ahli sepakat bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan reformasi kelembagaan, penguatan penegakan hukum, edukasi publik, dan transformasi budaya. Dr. Daniel Kaufmann, mantan direktur World Bank Institute, menekankan pentingnya "strategi holistik" dalam melawan korupsi. "Tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukuman (stick approach). Kita juga perlu membangun insentif dan sistem yang mendorong perilaku jujur dan berintegritas," jelasnya.

Indonesia telah menunjukkan komitmen melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berbagai reformasi hukum. Namun, upaya ini perlu diperkuat dengan langkah-langkah seperti reformasi birokrasi yang fokus pada profesionalisme, sistem merit, dan transparansi. Transformasi digital dalam layanan publik juga diperlukan untuk mengurangi interaksi langsung yang rentan korupsi, dibarengi dengan pendidikan antikorupsi sejak dini untuk membentuk generasi dengan integritas tinggi. Penguatan peran masyarakat sipil dalam mengawasi penggunaan kekuasaan dan sumber daya publik, serta reformasi sistem politik untuk mengurangi ketergantungan politisi pada pendanaan ilegal menjadi langkah yang tidak bisa ditawar lagi.

Apakah Indonesia dapat terbebas dari jerat korupsi? Saya percaya bahwa jawabannya adalah "ya", meski perjalanan ini tidak akan mudah dan cepat. Kita memerlukan kesabaran strategis dan konsistensi dalam menerapkan reformasi yang diperlukan. Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi, "Korupsi bukanlah takdir yang tidak bisa dihindari. Ia adalah tantangan yang dapat diatasi melalui upaya kolektif untuk membangun institusi yang berfungsi dengan baik dan budaya integritas."

Mari kita renungkan peran kita masing-masing dalam pemberantasan korupsi. Apakah kita telah menjadi bagian dari solusi atau justru menjadi bagian dari masalah? Perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil namun konsisten. Sebagai warga negara, kita berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin kita. Namun, kita juga perlu memulai dari diri sendiri dengan menolak terlibat dalam praktik-praktik koruptif dalam kehidupan sehari-hari.

Korupsi mungkin telah mengakar kuat di tanah air kita, tetapi dengan kesadaran kolektif dan tindakan nyata, kita dapat mencabut akar-akar tersebut dan menanam benih-benih integritas untuk Indonesia yang lebih baik. Bukankah itu Indonesia yang kita impikan bersama?

sumber foto : pinterest.com

Laboratorium Demokrasi itu bernama Kampus

Pernahkah Anda merasakan atmosfer kampus yang begitu khas? Diskusi panas di sudut kantin, spanduk berisi tuntutan yang digantung di pagar fakultas, hingga aksi mahasiswa yang turun ke jalan. Semua itu adalah gambaran hidup tentang bagaimana kampus menjadi ruang demokrasi yang dinamis. Saya sendiri masih ingat betul bagaimana pengalaman pertama mengikuti diskusi politik di bawah pohon rindang yang tertanam di samping lahan parkir kampus saya dulu telah mengubah cara pandang tentang negara dan demokrasi.

Kampus bukan sekadar tempat menimba ilmu akademis. Lebih dari itu, ia adalah laboratorium demokrasi yang nyata, tempat di mana nilai-nilai demokratis tidak hanya dipelajari secara teoretis tetapi juga dipraktikkan secara langsung. John Dewey, filsuf pendidikan Amerika yang pemikirannya masih relevan hingga saat ini, pernah menegaskan bahwa "pendidikan bukan persiapan untuk hidup, tetapi merupakan kehidupan itu sendiri." Dalam konteks demokrasi, kampus adalah ruang di mana mahasiswa belajar "hidup" dalam sistem demokratis melalui pengalaman langsung.

Mengapa kampus begitu ideal sebagai laboratorium demokrasi? Jawabannya terletak pada karakteristik unik yang dimilikinya. Ini bukan pendapat sembarang orang, melainkan Robert Dahl, ilmuwan politik terkemuka dari Yale University, menjelaskan bahwa demokrasi membutuhkan "ruang aman" untuk eksperimentasi ide dan keterlibatan warga. Kampus, dengan kebebasan akademiknya, menyediakan ruang aman itu. Tempat di mana berbagai gagasan, bahkan yang kontroversial sekalipun, dapat didiskusikan tanpa rasa takut terhadap represi.

Coba perhatikan saja organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus Anda. Dari BEM hingga UKM, dari senat mahasiswa hingga kelompok studi, semuanya adalah replika mikro dari institusi demokratis di masyarakat luas. Melalui organisasi-organisasi ini, mahasiswa belajar bernegosiasi, berkompromi, memimpin, dan yang tidak kalah penting, menerima kekalahan dengan lapang dada. Bukankah ini semua merupakan keterampilan yang sangat diperlukan dalam kehidupan berdemokrasi?

Saya masih teringat bagaimana diskusi beberapa teman di bawah atap Lopo di depan perpustakaan dulu yang berlangsung begitu seru, perkara sistem sosialis atau liberalis yang mampu bersanding dengan Pancasila dalam menjawab tantangan global. Jürgen Habermas, filsuf dan sosiolog Jerman, akan menyebut ini sebagai praktik "ruang publik" (public sphere) yang sehat—ruang di mana warga dapat berdiskusi secara rasional tentang masalah bersama dan mencapai konsensus.

Tetapi apakah semua kampus di Indonesia sudah menjadi laboratorium demokrasi yang ideal? Sayangnya, tidak semua. Ada kampus yang justru membatasi kebebasan berpendapat mahasiswanya, melarang diskusi tentang topik-topik tertentu, atau bahkan mengancam mahasiswa yang terlalu vokal dalam mengkritik kebijakan kampus atau pemerintah. Ironis bukan? Bagaimana mungkin kampus mengajarkan nilai-nilai demokrasi jika praktik di dalamnya justru mencerminkan otoritarianisme?

Sidney Tarrow, ahli gerakan sosial dari Cornell University, mengingatkan bahwa kampus yang membatasi aktivisme mahasiswa sebenarnya sedang menyia-nyiakan potensi besar. Dalam bukunya "Power in Movement," Tarrow menjelaskan bahwa kampus adalah tempat ideal bagi lahirnya "repertoire of contention"—berbagai taktik dan strategi aksi kolektif yang kemudian dapat memperkaya praktik demokrasi di masyarakat luas. Ketika kampus membungkam mahasiswanya, sebenarnya ia sedang menghambat inovasi sosial yang sangat diperlukan untuk pembaruan demokrasi.

Anda mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat kampus begitu potensial sebagai laboratorium demokrasi? Menurut Nancy Fraser, filsuf politik feminis, kampus memiliki kombinasi unik antara keragaman sosial dan kesamaan tujuan. Mahasiswa berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, namun mereka disatukan oleh tujuan bersama untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Kombinasi ini menciptakan kondisi ideal untuk pembelajaran demokratis, di mana perbedaan dihargai tetapi tidak menghalangi terbentuknya solidaritas.

Saya sering melihat bagaimana mahasiswa yang semula berasal dari lingkungan homogen, misalnya dari daerah atau sekolah yang tidak beragam mengalami transformasi cara pandang setelah berinteraksi dengan teman-teman dari latar belakang berbeda di kampus. Pengalaman ini mengajarkan mereka bahwa demokrasi bukan sekadar sistem politik, tetapi juga cara hidup yang menghargai perbedaan dan mencari jalan tengah di antara kepentingan yang beragam.

Kampus juga menjadi tempat di mana pengetahuan teoretis tentang demokrasi diuji dalam praktik nyata. Robert Putnam, sosiolog dari Harvard University yang terkenal dengan konsep "modal sosial" (social capital), menekankan bahwa demokrasi tidak bisa dipelajari hanya dari buku. Demokrasi membutuhkan praktik terlibat dalam kegiatan bersama, membangun kepercayaan, dan mengembangkan norma-norma kerja sama. Kampus, dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan proyek kolaboratifnya, menyediakan laboratoriun ideal untuk mengembangkan modal sosial ini.

Pernahkah Anda terlibat dalam proyek pengabdian masyarakat yang diselenggarakan kampus? Atau mungkin menjadi bagian dari tim penyelenggara seminar atau festival kampus? Pengalaman-pengalaman semacam itu sebenarnya adalah pelatihan demokratis yang sangat berharga! Anda belajar bekerja dalam tim, menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan mencapai tujuan bersama meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Inilah demokrasi dalam praktik paling dasar.

Namun, laboratorium demokrasi di kampus juga menghadapi tantangan serius di era digital. Banyak interaksi yang dulu berlangsung tatap muka kini beralih ke ruang virtual. Sherry Turkle, psikolog dari MIT, dalam bukunya "Alone Together," mengingatkan bahwa media sosial bisa menciptakan ilusi koneksi tanpa kedekatan yang sebenarnya fenomena yang ia sebut sebagai "bersama namun sendiri." Padahal, demokrasi membutuhkan empati dan pemahaman yang biasanya lebih mudah berkembang melalui interaksi langsung.

Di sinilah tantangan bagi kampus sebagai laboratorium demokrasi di era digital: bagaimana memadukan kekuatan teknologi dengan nilai-nilai demokratis yang membutuhkan kehadiran dan keterlibatan nyata? Cass Sunstein, pakar hukum dari Harvard, mengingatkan tentang bahaya "ruang gema" (echo chambers) di mana orang hanya terpapar informasi dan pendapat yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Kampus harus menjadi antitesis dari ruang gema ini, tempat di mana mahasiswa belajar menghadapi perbedaan dan mengembangkan pemikiran kritis.

Sebagai pembaca yang mungkin masih berstatus mahasiswa, Anda memegang peran penting dalam menjadikan kampus sebagai laboratorium demokrasi yang efektif. Jangan sia-siakan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan kampus, bergabung dengan organisasi mahasiswa, atau sekadar berpartisipasi dalam diskusi-diskusi informal tentang isu-isu sosial dan politik. Henry Jenkins, ahli media dari USC, menyebut ini sebagai "budaya partisipasi" (participatory culture), budaya di mana individu tidak sekadar menjadi konsumen pasif tetapi juga produsen aktif dalam lingkungan sosialnya.

Dan bagi Anda yang sudah meninggalkan bangku kuliah, ingatlah bahwa pembelajaran demokratis tidak berhenti di gerbang kampus. Amartya Sen, ekonom dan filsuf pemenang Nobel, mengingatkan bahwa demokrasi adalah proses pembelajaran seumur hidup. Kampus mungkin laboratorium pertama, tetapi masyarakat luas adalah laboratorium utama di mana nilai-nilai demokratis terus diuji dan diperjuangkan.

Kampus sebagai laboratorium demokrasi bukan sekadar konsep teoretis. Ia adalah realitas hidup yang telah melahirkan begitu banyak pemimpin dan aktivis yang membawa perubahan bagi masyarakat. Dari kampus lahir gagasan-gagasan segar tentang keadilan sosial, lingkungan hidup, hak-hak minoritas, dan berbagai isu kontemporer lainnya. Ketika mahasiswa membawa gagasan-gagasan ini ke ruang publik yang lebih luas, sebenarnya mereka sedang mentransfer "hasil eksperimen" dari laboratorium kampus ke "dunia nyata."

Jadi, apakah kampus Anda sudah menjadi laboratorium demokrasi yang sehat? Apakah nilai-nilai demokratis tidak hanya dipelajari tetapi juga dipraktikkan? Apakah perbedaan pendapat dihargai dan dipandang sebagai kekayaan, bukan ancaman? Jawabannya tentu berbeda-beda untuk setiap kampus. Namun satu hal yang pasti, potensi kampus sebagai laboratorium demokrasi sangat besar, dan memanfaatkan potensi itu adalah tanggung jawab bersama, baik bagi mahasiswa, dosen, maupun pengelola kampus.

Mari bersama menjadikan kampus kita, bukan hanya sebagai tempat mengejar gelar, tetapi juga sebagai ruang di mana demokrasi dipelajari, dipraktikkan, dan dikembangkan. Karena pada akhirnya, kualitas demokrasi kita sangat ditentukan oleh kualitas "eksperimen-eksperimen" demokratis yang berlangsung di laboratorium bernama kampus.

Sumber gambar : Sumber : pin.it/68C2GsD8S

Kontradiksi IKN dari Perspektif Patriotisme Tradisional Menurut Bonita Lawrence

Sumber gambar : Pinterest.com

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur semakin menuai kontroversi, terutama terkait konflik sosial akibat penggusuran masyarakat adat dari tanah leluhur mereka. Kebijakan ini semakin dipertanyakan ketika pemerintah mengumumkan rencana pemberian lahan di IKN kepada negara asing secara gratis untuk dijadikan diplomatic compound. Keputusan ini memunculkan ironi: masyarakat adat kehilangan hak atas tanah mereka, sementara negara asing justru mendapat keuntungan dari kebijakan pemerintah.

Dalam kajian Bonita Lawrence dan Enakshi Dua (2005), kolonialisme tidak hanya terjadi dalam bentuk eksploitasi ekonomi, tetapi juga dalam penghapusan hak masyarakat adat melalui kebijakan negara. Mereka menjelaskan bahwa kapitalisme global sering kali memperkuat kolonialisme internal, di mana negara mengorbankan komunitas adat demi proyek pembangunan yang menguntungkan elit politik dan ekonomi. Dalam konteks IKN, hal ini tampak jelas: masyarakat adat yang selama berabad-abad menjaga keseimbangan ekologis tanah mereka kini dipaksa keluar atas nama pembangunan.

Pemerintah berargumen bahwa pemindahan ibu kota bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta dan menciptakan pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, masyarakat adat yang telah hidup di wilayah ini selama berabad-abad harus berhadapan dengan penggusuran tanpa kompensasi yang adil. Seperti yang dijelaskan Lawrence dan Dua, kebijakan semacam ini mencerminkan pola kolonialisme internal, di mana hak-hak masyarakat adat diabaikan demi kepentingan negara dan korporasi.

Konflik Sosial di IKN dan Kepentingan Kapital Global

Konflik sosial yang muncul di sekitar pembangunan IKN tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan akses terhadap tanah dan sumber daya. Banyak masyarakat adat yang menolak digusur, sementara yang lain terpaksa menerima karena kurangnya pilihan. Dalam kasus-kasus serupa di berbagai negara, penggusuran masyarakat adat kerap berujung pada kemiskinan sistemik dan marginalisasi budaya mereka.

Di sisi lain, pemerintah justru membuka peluang bagi negara asing untuk mendirikan diplomatic compound di lahan IKN. Langkah ini dinilai kontradiktif karena tanah yang sebelumnya diklaim untuk kepentingan nasional justru diberikan kepada pihak asing secara cuma-cuma. Jika lahan tersebut memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional, mengapa justru diberikan kepada negara lain? Keputusan ini menunjukkan bagaimana kepentingan kapital global lebih diutamakan dibanding hak masyarakat adat yang secara historis memiliki legitimasi atas wilayah tersebut.

Pemberian lahan kepada negara asing untuk diplomatic compound menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar proyek nasional, tetapi juga bagian dari strategi globalisasi dan ekonomi neoliberal. Dalam skema ini, tanah bukan lagi dianggap sebagai warisan budaya atau hak masyarakat, tetapi sebagai aset yang dapat diperjualbelikan atau diberikan kepada aktor internasional yang memiliki kepentingan strategis di Indonesia.

Dalam konteks neoliberal, kebijakan seperti ini sering kali dibungkus dengan narasi modernisasi dan investasi asing, tetapi pada kenyataannya justru memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi. Masyarakat adat yang seharusnya menjadi bagian dari pembangunan malah tersingkir, sementara aktor asing mendapatkan akses tanpa harus melalui proses negosiasi yang sama dengan masyarakat lokal.

Siapa yang Diuntungkan?

Analisis terhadap pembangunan IKN dan kebijakan diplomatic compound menunjukkan kontradiksi yang jelas dalam pendekatan pemerintah terhadap tanah dan hak-hak masyarakat adat. Sementara negara menggunakan alasan kepentingan nasional untuk menggusur masyarakat adat, lahan yang sama justru diberikan secara gratis kepada pihak asing.

Dari perspektif Lawrence dan Dua, ini adalah bentuk neokolonialisme di mana masyarakat adat dikorbankan demi proyek pembangunan yang didorong oleh kepentingan kapital global. Jika pemerintah benar-benar ingin membangun ibu kota yang berkelanjutan dan inklusif, seharusnya kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan elit dan aktor internasional, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk tetap memiliki kontrol atas tanah mereka sendiri.

Dengan kata lain, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: apakah pembangunan IKN benar-benar untuk kepentingan rakyat Indonesia, atau hanya menjadi alat bagi elite politik dan ekonomi untuk memperkuat dominasi mereka di atas tanah yang seharusnya menjadi hak masyarakat adat?

Bagaimana Nasionalisasi di Berbagai Negara Memicu Konflik Etnis?

Nasionalisasi sering dianggap sebagai instrumen yang ampuh untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada entitas asing. Pemerintah di berbagai negara menerapkan kebijakan ini dengan tujuan meningkatkan kontrol terhadap sumber daya strategis serta memastikan bahwa keuntungan ekonomi tetap berada di dalam negeri.  

Namun, di banyak kasus, nasionalisasi juga berkontribusi terhadap ketegangan sosial dan konflik etnis, terutama ketika kebijakan tersebut menyebabkan peminggiran kelompok tertentu secara ekonomi, sosial, atau politik. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah konflik di Ukraina Timur, di mana kebijakan nasionalisasi telah memperburuk polarisasi antara kelompok etnis Ukraina dan Rusia, hingga berujung pada perang saudara dan intervensi asing.  

Artikel ini akan membahas bagaimana nasionalisasi dapat menjadi pemicu konflik etnis, dengan fokus utama pada studi kasus Ukraina Timur. Selain itu, kita juga akan melihat contoh dari negara lain serta pelajaran yang bisa diambil bagi kebijakan pertahanan dan resolusi konflik di Indonesia.  

Nasionalisasi: Definisi, Tujuan, dan Dampaknya  

Nasionalisasi adalah kebijakan di mana pemerintah mengambil alih aset atau industri yang sebelumnya dimiliki oleh swasta atau pihak asing. Dalam banyak kasus, kebijakan ini diberlakukan untuk melindungi kepentingan nasional, mengurangi pengaruh asing, serta memastikan kesejahteraan ekonomi rakyat.  

Beberapa alasan utama di balik kebijakan nasionalisasi meliputi:  

- Perlindungan sumber daya strategis agar tidak jatuh ke tangan pihak asing.  

- Meningkatkan kendali negara atas industri yang dianggap vital bagi perekonomian.  

- Mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memastikan distribusi keuntungan yang lebih adil.  

- Memperkuat identitas nasional, terutama di negara-negara yang sedang membangun kedaulatan ekonomi pascakolonial.  

Meskipun terdengar ideal, nasionalisasi sering kali memiliki konsekuensi yang tidak terduga, terutama di negara dengan populasi multietnis dan dinamika politik yang kompleks. Kebijakan ini dapat menciptakan kesenjangan ekonomi baru, memicu perasaan ketidakadilan, dan bahkan menyebabkan konflik yang melibatkan kelompok etnis yang merasa dirugikan.  

Kasus Ukraina Timur: Nasionalisasi, Identitas, dan Polarisasi Politik  

Latar Belakang Sejarah dan Identitas Etnis

Ukraina memiliki sejarah panjang hubungan kompleks dengan Rusia. Selama berabad-abad, wilayah ini berada di bawah kekuasaan berbagai kerajaan dan kekaisaran, termasuk Polandia-Lithuania, Kekaisaran Rusia, dan Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Ukraina menjadi negara merdeka, tetapi tetap memiliki populasi etnis Rusia yang signifikan, terutama di wilayah timur seperti Donetsk dan Luhansk.  

Banyak warga di Ukraina Timur tetap mempertahankan identitas budaya dan bahasa Rusia, sementara pemerintah pusat di Kyiv berupaya memperkuat identitas nasional Ukraina yang lebih terpisah dari pengaruh Rusia. Ketegangan ini semakin meningkat sejak Revolusi Maidan 2014, ketika Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych digulingkan dan pemerintahan baru yang lebih pro-Barat berkuasa.  

Nasionalisasi dan Ekonomi sebagai Faktor Pemicu  

Salah satu langkah pertama yang diambil oleh pemerintah Ukraina pasca-2014 adalah nasionalisasi aset-aset strategis yang sebelumnya dimiliki oleh oligarki pro-Rusia. Beberapa perusahaan besar yang memiliki hubungan dengan Rusia dinasionalisasi untuk mengurangi pengaruh ekonomi Moskow di Ukraina.  

Namun, kebijakan ini berdampak langsung pada komunitas etnis Rusia di Ukraina Timur. Mereka merasa bahwa hak ekonomi mereka dicabut dan bahwa nasionalisasi hanya menguntungkan kelompok etnis Ukraina yang lebih pro-Barat. Banyak buruh di wilayah industri Donetsk dan Luhansk kehilangan pekerjaan atau merasa bahwa kebijakan ekonomi tidak lagi berpihak kepada mereka.  

Selain faktor ekonomi, nasionalisasi identitas budaya juga menjadi sumber ketegangan. Pemerintah Ukraina memberlakukan kebijakan yang memperkuat penggunaan bahasa Ukraina sebagai satu-satunya bahasa resmi, yang semakin memperburuk perasaan keterasingan di kalangan warga berbahasa Rusia.  

Kombinasi dari faktor ekonomi dan identitas ini memperdalam polarisasi di Ukraina Timur. Kelompok separatis mulai muncul dan menuntut otonomi yang lebih besar, sementara Rusia menggunakan isu ini sebagai dasar untuk mendukung gerakan separatis di Donetsk dan Luhansk.  

Intervensi Rusia dan Perang Proxy 

Pada tahun 2014, Rusia mencaplok Krimea, yang semakin memperburuk hubungan dengan Ukraina. Di Ukraina Timur, kelompok separatis pro-Rusia mulai melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Ukraina, dengan dukungan logistik dan militer dari Moskow.  

Nasionalisasi yang awalnya hanya berupa kebijakan ekonomi akhirnya berkembang menjadi konflik bersenjata dengan dampak yang luas. Perang di Ukraina Timur tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi dan identitas, tetapi juga oleh intervensi asing yang semakin memperumit situasi.  

Studi Kasus Nasionalisasi di Negara Lain 

Selain Ukraina, ada beberapa negara lain yang mengalami konflik akibat kebijakan nasionalisasi yang tidak dikelola dengan baik.  

1. Venezuela

Pemerintah Hugo Chávez melakukan nasionalisasi besar-besaran terhadap perusahaan minyak dan industri strategis lainnya. Kebijakan ini awalnya bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan kepada rakyat, tetapi pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan ketegangan politik yang tajam antara pendukung dan oposisi.  

2. Zimbabwe 

Di bawah kepemimpinan Robert Mugabe, Zimbabwe menasionalisasi tanah milik petani kulit putih dan mendistribusikannya kepada warga pribumi. Namun, kebijakan ini tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang, menyebabkan kehancuran sektor pertanian dan memperburuk konflik rasial serta ekonomi.  

3. Indonesia di Era Sukarno

Pada tahun 1957, Indonesia menerapkan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda sebagai bagian dari politik anti-imperialisme. Meskipun berhasil memperkuat kedaulatan ekonomi, kebijakan ini juga menciptakan ketegangan sosial di antara kelompok yang mendapatkan dan kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi.  

Pelajaran bagi Indonesia dalam Konteks Resolusi Konflik 

Indonesia adalah negara dengan keberagaman etnis dan ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari konflik Ukraina Timur agar kebijakan nasionalisasi di Indonesia tidak menimbulkan ketegangan sosial.  

Pertama, nasionalisasi harus dilakukan dengan pendekatan multikultural, di mana kepentingan semua kelompok diperhitungkan agar tidak ada komunitas yang merasa termarjinalisasi. Kedua, dialog sosial harus dilakukan sebelum kebijakan besar diberlakukan, terutama jika menyangkut industri yang berdampak langsung pada kelompok tertentu. Ketiga, perlu ada studi dampak ekonomi yang komprehensif agar kebijakan nasionalisasi tidak berujung pada stagnasi ekonomi yang justru memperburuk ketegangan sosial.  

Indonesia juga harus waspada terhadap potensi eksploitasi konflik oleh pihak asing. Seperti yang terjadi di Ukraina Timur, nasionalisasi yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi pintu masuk bagi kekuatan eksternal untuk memanfaatkan ketegangan internal guna kepentingan geopolitik mereka.  

Kesimpulan

Nasionalisasi adalah kebijakan yang memiliki manfaat besar jika diterapkan dengan strategi yang matang. Namun, dalam banyak kasus, kebijakan ini dapat memperburuk ketegangan etnis, terutama jika tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap komunitas yang terdampak langsung.  

Kasus Ukraina Timur menunjukkan bagaimana nasionalisasi dapat memperdalam polarisasi sosial, memperburuk konflik identitas, dan bahkan memicu perang bersenjata yang melibatkan intervensi asing. Pelajaran dari Ukraina, Venezuela, Zimbabwe, dan Indonesia di masa lalu menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi harus diimbangi dengan pendekatan politik dan sosial yang inklusif agar tidak berujung pada disintegrasi sosial.  

Surat dari Salemba

 

Salemba, Februari 2025

Salam bagimu wahai ayah

Surat ini kutulis di kamar kost

Di dalam bangunan yang terhimpit

Di antara gang sempit

Tak ada kabar baik yang bisa kuceritakan

Dalam secarik surat yang kuambil dari

kertas print yang sudah dicoret dosen

Waktu semakin dekat dari apa yang kubisa

Uangku tak lagi banyak, sisa kredit kemarin

Ternyata hidup tak seindah fasilitas yang kubaca kemarin

Lulus pun hanya berbeda, tak jauh lebih baik

Dari mereka yang dikirim ke benua lain

Kau tanya apa yang kupelajari di sini dalam surat tempo hari

Tak ada yang lebih baru, selain cerita yang tersembunyi di balik tembok asrama

Rokok pun telah mahal dan aku mengirimkan bualan 

yang terjual setahun lalu

Kiranya surat ini sampai padamu

Seperti surat kemarin

Sebuah Puisi tentang Rima dan Camar

Pada sekawanan camar

Telah tertinggal yang tercemar

Mungkin tak akan lagi terkejar

Sebab sayap yang patah akan terkapar

Pada ranting-ranting pinus 

Titik hujan bertahan dan menetes

Jatuh menuju lembah tandus

Mungkin di sanalah dia berambus

Jika hilang petang di bibir langit

Apakah malam 'kan makin sengit

Jika Syukur dan harapan serasa terjepit

Apakah kau akan disambut sinar yang pahit

Serangkai Rima di Banda Neira

Aku menunggumu di Banda Neira

Sambil mengira-ngira

Di dalam angin yang menari

Dan membawa pesanmu kemari

Laut terlihat kilau membiru

dihias kapal yang berlabuh

Pada dermaga yang rapuh

Yang melepasnya esok rabu

Akan kutinggalkan kau di sini

Untuk memeluk kecewa berhari-hari

Hingga langit mengaburkan matahari

Dan menemani kau yang patah hati