DECEMBER FRIDAY

Kemarin tak sengaja saya melihat sebuah video yang menarik di beranda instagram. Video tersebut berasal dari salah seorang influencer media sosial, intinya dia ingin agar para ibu negara atau istri pejabat turut andil dalam memberikan masukkan pada keputusan para suami yang mana mereka merupakan para pembuat keputusan. Berdasarkan opini influencer ini, karena sisi feminim tidak terasa dalam pengambilan keputusan atau kebijakan sehingga rakyat menjadi korban. Mungkin ada benarnya yang disampaikan mengingat beberapa ibu negara juga memberikan pengaruh besar pada masa kepemimpinan suaminya, sebagai contoh Eleanor Roosevelt atau Ibu Tien Soeharto. Pengaruh mereka cukup memberikan andil pada peningkatan kualitas sosial perempuan pada masanya akan tetapi praktik ini tidak sepenuhnya memberikan manfaat karena ada beberapa sisi negatif terutama dalam praktik perumusan kebijakan yang demokratis.  Maka dari itu opini influencer tersebut memantik saya untuk menuliskan opini ini karena cukup p...

Pernahkah kamu memperhatikan fenomena yang tampak paradoksal yang mana daerah-daerah kaya akan sumber daya alam justru cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah? Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah pola sistemik yang telah lama mengakar dalam dinamika pembangunan Indonesia, khususnya di wilayah timur negeri ini. Ketika Pendidikan Menjadi "Ancaman" bagi Pembangunan Ekstraktif Ada sebuah fenomena pembangunan yang mungkin jarang diperbincangkan atau dihindari karena sensitifitasnya. Bahkan dalam sebuah focus group discussion (FGD) yang saya ikuti dengan pemateri seorang peneliti sosial dari universitas tertentu yang sengaja tidak saya sebut karena rekomendasi mereka tampak tidak berpihak pada rakyat dengan mengungkapkan realitas yang menggelisahkan. Di sebuah daerah di Indonesia bagian Timur, terdapat rencana pemerintah untuk membangun industri besar yang justru mengorbankan tanah adat, lebih tepatnya hutan adat. Bagian menarik adalah perbedaan respons...

Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa politisi yang paling populer tidak selalu yang paling kompeten? Atau mengapa calon yang memiliki rekam jejak cemerlang justru kalah dari yang pandai berkampanye? Indonesia menghadapi dilema fundamental dalam sistem keterwakilan politik yang tercermin melalui kontradiksi antara populisme dan meritokrasi. Di satu sisi, demokrasi menuntut responsivitas terhadap kehendak mayoritas rakyat, tetapi di sisi lain, efektivitas pemerintahan memerlukan kompetensi teknis yang tidak selalu sejalan dengan preferensi massa. Kontradiksi ini bukan sekadar isu politik semata, melainkan refleksi dari kompleksitas psikologi sosial masyarakat Indonesia yang berlapis-lapis. Meritokrasi adalah sistem atau filosofi sosial yang didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan atau posisi sosial harus diberikan kepada individu berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kompetensi yang dapat diukur secara objektif. Sebaliknya, populisme dalam politik adalah gerakan yang mewakili suara rak...

Pernah tidak kalian dianggap ketinggalan zaman karena suka belajar sejarah? Katanya, "Untuk apa belajar sejarah, toh zaman terus berubah." Memang benar manusia terus berkembang dan berubah, tetapi ada hal mendasar yang selalu sama yakni naluri manusia untuk berkuasa. Sejarah bukan cuma catatan masa lalu yang membosankan, tetapi lebih seperti laboratorium yang menunjukkan bagaimana manusia berperilaku dalam situasi tertentu. Terutama kalau kita bicara konflik politik di Indonesia, pola-pola yang terjadi di masa lalu bisa jadi petunjuk untuk memahami apa yang mungkin terjadi di masa depan. Coba kita lihat dua peristiwa besar dalam sejarah Indonesia seperti Demonstrasi Massa 1966 dan Reformasi 1998. Meski terjadi dengan jarak 32 tahun, keduanya punya pola yang mengejutkan mirip. Seperti menonton film remake, ceritanya sama tetapi aktornya beda. Kedua peristiwa ini dimulai dari krisis ekonomi yang bikin rakyat susah, mahasiswa turun ke jalan sebagai "suara hati nurani,"...

Jika kamu hidup di tahun 1945, dan mengetahui bahwa nasib kemerdekaan bangsa bergantung pada keputusan seorang pemimpin yang tampak ragu-ragu. Apa yang akan kamu lakukan? Menunggu dalam ketidakpastian, atau mengambil tindakan berani yang bisa mengubah sejarah selamanya? Inilah pertanyaan yang menghadang sekelompok pemuda revolusioner pada dini hari 16 Agustus 1945. Mereka yang tergabung dalam perkumpulan bernama Menteng 31 memilih jalan yang tak lazim yakni "menculik" Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta, dua tokoh yang kelak akan menjadi Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Delapan puluh tahun kemudian, kisah keberanian ini masih bergema kuat. Tindakan yang pada pandangan pertama tampak seperti pemberontakan ini, ternyata menjadi katalisator yang menentukan lahirnya Republik Indonesia. Siapa sebenarnya para pemuda Menteng 31? Bagaimana sekelompok anak muda bisa memiliki keberanian untuk menantang para pemimpin senior? Dan mengapa "penculikan" mereka justru mempercepat Pro...

Di seberang lautan, jauh dari Nusantara, terdapat sebuah negara kecil di Afrika Tengah yang memiliki keistimewaan yang sama dengan Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, ketika bendera Merah-Putih berkibar di seluruh Indonesia, bendera hijau-kuning-biru juga berkibar dengan penuh kebanggaan di Republik Gabon. Ya, dua negara yang terpisah ribuan kilometer ini ternyata merayakan hari kemerdekaan pada tanggal yang persis sama, menciptakan ikatan tak kasat mata yang mempersatukan mereka dalam semangat kemerdekaan. Serba-serbi Negara Gabon Republik Gabon, atau yang dikenal dengan nama resmi République Gabonaise, adalah sebuah negara yang terletak di pantai barat Afrika Tengah. Negara ini meraih kemerdekaannya dari Perancis pada tanggal 17 Agustus 1960, setelah melalui serangkaian perjanjian kerjasama. Dengan luas wilayah sekitar 267.667 kilometer persegi, Gabon memiliki ukuran yang hampir setara dengan negara bagian Colorado di Amerika Serikat. Gabon adalah negara yang kaya akan sumber daya ...

Bagaimana jika pada malam tanggal 16 Agustus 1945, pemuda-pemuda revolusioner seperti Soekarni, Wikana, dan Chaerul Saleh memilih untuk tidak menculik Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Bagaimana jika golongan tua berhasil mempertahankan pendiriannya untuk menunggu janji kemerdekaan dari Jepang yang telah diucapkan Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Bagaimana sejarah Indonesia akan tertulis jika proklamasi kemerdekaan tidak bergema pada 17 Agustus 1945? Pertanyaan ini membawa kita pada salah satu momen paling krusial dalam sejarah Indonesia, ketika dua visi berbeda tentang kemerdekaan bertabrakan dalam ketegangan politik yang mencekam. Di satu sisi, para pemuda revolusioner mendesak kemerdekaan segera tanpa menunggu "hadiah" dari penjajah. Di sisi lain, para pemimpin senior lebih memilih kehati-hatian, mengikuti jalur diplomatik yang telah dijanjikan Jepang. Konsekuensi Menunggu Janji Terauchi Untuk memahami betapa kritisnya keputusan 17 Agustus 1945, kita perlu menempat...