DECEMBER FRIDAY

  Dalam sebuah pelatihan yang saya ikuti di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, seorang instruktur menyatakan bahwa Indonesia belum maju karena rakyatnya malas. Pernyataan ini tidak hanya menyederhanakan persoalan kompleks, tetapi juga mengabaikan realitas struktural yang membelenggu negara berkembang seperti Indonesia. Pernyataan tersebut mencerminkan bias kognitif yang umum terjadi, di mana kegagalan pembangunan disalahkan pada karakter individu masyarakat, bukan pada sistem ekonomi politik global yang asimetris. Fakta menunjukkan sebaliknya. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata jam kerja pekerja Indonesia mencapai 38,5 jam per minggu pada tahun 2023, bahkan lebih tinggi dari standar International Labour Organization (ILO) yang merekomendasikan maksimal 40 jam per minggu. Lebih jauh lagi, banyak pekerja informal di Indonesia bekerja lebih dari 50 jam per minggu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak ma...

  Katakanlah suatu pagi, Raja Seonjo terbangun dari tidurnya, sang raja memutuskan bahwa Yeonsan yang terkenal kejam itu sebenarnya adalah pahlawan yang salah dipahami. Bukan tiran yang membantai para sarjana dan membakar buku-buku sejarah. Bukan sosok yang mengubah kuil menjadi tempat pesta pora. Melainkan seorang pemimpin visioner yang "tegas" dan "berani mengambil keputusan sulit." Lalu apa yang terjadi dengan para bangsawan yang dulu mempertaruhkan nyawa mereka untuk melengserkan Yeonsan dalam kudeta 1506? Para pejabat yang melihat rakyat menderita di bawah pajaknya yang mencekik, yang menyaksikan kehormatan perempuan diinjak-injak demi hiburan istana, yang mencatat bagaimana perbendaharaan negara dihabiskan untuk kemewahan pribadi? Ah, di sinilah keindahan revisi sejarah dimulai. Mereka yang dulu disebut "penyelamat dinasti" kini harus bersiap menyandang label baru gerombolan pengkhianat atau Pemberontak. Orang-orang yang tidak memahami "komplek...

Sidang kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo di Pengadilan Militer III-15 Kupang telah membuka tabir kelam yang seharusnya tidak pernah terjadi dalam institusi pertahanan negara. Kesaksian Prada Richard Bulan tentang penyiksaan yang dialaminya bersama almarhum Lucky bukan sekadar narasi kekerasan biasa, melainkan cerminan dari rapuhnya sistem pembinaan dan penegakan hukum disiplin militer yang seharusnya menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, hakikat penegakan disiplin adalah pembinaan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan disiplin militer. Namun, apa yang dialami oleh Prada Richard dan almarhum Lucky telah melampaui batas pembinaan yang manusiawi. Ketika seorang perwira seperti Letda Inf Made Juni Arta Dana memerintahkan penyiksaan dengan mengoleskan cabai yang telah dihaluskan ke area sensitif seorang bawahan, kita tidak lagi berbicara tentang pembinaan disiplin, melainkan tentang penyik...

  Beberapa minggu terakhir masyarakat Indonesia telah dikejutkan dengan kasus keracunan yang menimpa anak-anak sekolah setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah mereka. Kemudian, saya membayangkan diri saya sebagai orang tua yang setiap pagi mengantar anak ke sekolah dengan harapan ia mendapat makanan bergizi gratis. Lalu tiba-tiba, sekolah menelepon :  “anak anda keracunan bersama puluhan teman sekelasnya.”  Pertanyaan pertama yang muncul dalam benak saya bukan "siapa yang salah?", tapi "bagaimana ini bisa terjadi?” Nah, pertanyaan sederhana ini sepertinya belum terjawab dengan memuaskan dalam kasus keracunan massal Program Makan Bergizi Gratis yang sudah menelan lebih dari 5.000 korban. Akan tetapi yang kita dengar justru pernyataan dari Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, yang menegaskan bahwa MBG yang dikelola TNI "higienis dan tidak ada masalah."  Tunggu dulu. Bukan berarti saya tidak percaya pada TNI. Tapi ada yang janggal den...

  Bayangkan seorang prajurit muda yang telah menjalani pendidikan militer bertahun-tahun, terlatih dalam strategi pertempuran dan keamanan negara, tetapi kini harus mengantarkan cucian ke laundry, mengurus keperluan rumah tangga atasan, atau bahkan menunggu di depan salon sambil membawa tas belanja istri komandan. Ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi saya, apakah praktik itu menjadi hal yang wajar dalam lingkungan dinas? Dan ternyata pemandangan ini bukan lagi sekadar rumor atau cerita dari mulut ke mulut, melainkan realitas yang semakin sering terungkap di media sosial dan menjadi bahan perbincangan publik terutama ketika terungkap seorang petinggi Polri yang memiliki 9 ajudan dan bahkan diantaranya mengurusi hal-hal dalam rumah tangga sang petinggi Polri tersebut. Kemudian hadirnya sebuah thread di media sosial tentang curhatan seorang prajurit TNI yang jengah dengan tugas-tugas dari atasan di mana beberapa bersifat pribadi dan tidak ada hubungannya dengan urusan atau administr...

Kemarin tak sengaja saya melihat sebuah video yang menarik di beranda instagram. Video tersebut berasal dari salah seorang influencer media sosial, intinya dia ingin agar para ibu negara atau istri pejabat turut andil dalam memberikan masukkan pada keputusan para suami yang mana mereka merupakan para pembuat keputusan. Berdasarkan opini influencer ini, karena sisi feminim tidak terasa dalam pengambilan keputusan atau kebijakan sehingga rakyat menjadi korban. Mungkin ada benarnya yang disampaikan mengingat beberapa ibu negara juga memberikan pengaruh besar pada masa kepemimpinan suaminya, sebagai contoh Eleanor Roosevelt atau Ibu Tien Soeharto. Pengaruh mereka cukup memberikan andil pada peningkatan kualitas sosial perempuan pada masanya akan tetapi praktik ini tidak sepenuhnya memberikan manfaat karena ada beberapa sisi negatif terutama dalam praktik perumusan kebijakan yang demokratis.  Maka dari itu opini influencer tersebut memantik saya untuk menuliskan opini ini karena cukup p...

Pernahkah kamu memperhatikan fenomena yang tampak paradoksal yang mana daerah-daerah kaya akan sumber daya alam justru cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah? Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah pola sistemik yang telah lama mengakar dalam dinamika pembangunan Indonesia, khususnya di wilayah timur negeri ini. Ketika Pendidikan Menjadi "Ancaman" bagi Pembangunan Ekstraktif Ada sebuah fenomena pembangunan yang mungkin jarang diperbincangkan atau dihindari karena sensitifitasnya. Bahkan dalam sebuah focus group discussion (FGD) yang saya ikuti dengan pemateri seorang peneliti sosial dari universitas tertentu yang sengaja tidak saya sebut karena rekomendasi mereka tampak tidak berpihak pada rakyat dengan mengungkapkan realitas yang menggelisahkan. Di sebuah daerah di Indonesia bagian Timur, terdapat rencana pemerintah untuk membangun industri besar yang justru mengorbankan tanah adat, lebih tepatnya hutan adat. Bagian menarik adalah perbedaan respons...