LEBIH BAIK MERAYAP DARIPADA LENYAP : SEJARAH SENYAP DIBALIK PENYERAHAN TANPA SYARAT

Sejarah Perang Dunia II telah lama mencatat bahwa Jepang menyerah setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Narasi ini tidak salah, namun tidak sepenuhnya lengkap. Di balik keputusan bersejarah Kaisar Hirohito untuk menerima Proklamasi Potsdam, terdapat perhitungan politik yang jauh lebih rumit daripada sekadar respons terhadap kehancuran dua kota oleh senjata nuklir. Faktanya, masuknya Uni Soviet ke dalam perang melawan Jepang pada 9 Agustus 1945 memberikan tekanan psikologis dan strategis yang bahkan lebih menentukan daripada bom atom itu sendiri.

Untuk memahami dinamika ini, kita perlu melihat bagaimana elit penguasa Jepang memandang situasi mereka di penghujung perang. Sejak Proklamasi Potsdam dikeluarkan pada 26 Juli 1945, pemerintah Jepang memutuskan untuk menunda keputusan mereka karena masih berharap pada mediasi Soviet untuk mengakhiri perang dengan syarat-syarat yang dapat diterima. Menteri Luar Negeri Togo Shigenori bahkan mengirim telegram mendesak kepada Duta Besar Jepang di Moskow, Sato Naotake, untuk segera mendapatkan jawaban Soviet mengenai misi khusus Pangeran Konoe. Strategi Jepang saat itu sangat bergantung pada netralitas Soviet, baik secara diplomatik maupun militer.

Ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus, reaksi pemerintah Jepang memang menunjukkan keprihatinan, tetapi  tidak mengubah kebijakan fundamental mereka. Rapat kabinet pada 7 Agustus tidak menghasilkan keputusan untuk menerima persyaratan Potsdam. Bahkan setelah mengetahui bahwa Amerika memiliki senjata yang dapat mengubah karakter peperangan, Jepang masih memilih untuk menunggu tanggapan Moskow. Togo tetap mengirimkan telegram pada 7 Agustus yang menekankan urgensi untuk mendapatkan jawaban Soviet, menunjukkan bahwa harapan pada mediasi Moskow belum sirna meskipun Hiroshima telah hancur.

Bom Nagasaki yang dijatuhkan pada 9 Agustus bahkan memiliki dampak yang lebih minimal terhadap proses pengambilan keputusan. Berita tentang pengeboman kedua ini dilaporkan kepada pemimpin Jepang di tengah diskusi panas di Dewan Perang Tertinggi setelah invasi Soviet, tetapi tidak mengubah arah perdebatan sama sekali. Bahkan ketika Menteri Perang Anami Korechika mengklaim bahwa Amerika mungkin memiliki lebih dari seratus bom atom dan akan menargetkan Tokyo selanjutnya, pernyataan fantastis ini tidak menggeser posisi kedua kubu yang bertikai, baik yang menginginkan perdamaian maupun yang ingin melanjutkan perang.

Invasi Soviet ke Manchuria pada dini hari 9 Agustus mengubah segalanya dengan cara yang tidak dilakukan oleh bom atom. Secara militer, serangan ini menghancurkan asumsi dasar strategi Ketsu Go Jepang yang bergantung pada netralitas Soviet. Seluruh perencanaan pertahanan Jepang dibangun dengan premis bahwa mereka hanya akan menghadapi Amerika di kepulauan utama. Ketika tank-tank Soviet melintasi perbatasan Manchuria dari semua arah dengan kekuatan yang luar biasa, fondasi strategis militer Jepang runtuh seketika.

Namun dampak terbesar bukanlah di medan perang, melainkan di ruang-ruang pengambilan keputusan Tokyo. Wakil Kepala Staf Kawabe Torashiro mencatat dalam diarinya dengan tanda seru yang mengkhianati kejutannya bahwa "Soviet akhirnya bangkit!" Dia mengakui bahwa penilaiannya terbukti salah, meskipun kemudian mencoba merasionalisasi bahwa kemungkinan serangan Soviet selalu ada di benaknya. Yang lebih mengungkapkan adalah perbandingan antara reaksinya terhadap bom Hiroshima dan invasi Soviet. Untuk Hiroshima, dia menggunakan kata-kata yang relatif netral tentang menerima "stimulus serius", tetapi untuk invasi Soviet, nada defensifnya jauh lebih kuat, menunjukkan guncangan yang lebih dalam.

Kesaksian para pemimpin militer Jepang setelah perang secara konsisten menekankan dampak yang lebih besar dari masuknya Soviet ke dalam perang. Laksamana Toyoda Soemu, Kepala Staf Angkatan Laut, dengan jelas menyatakan bahwa meskipun bom atom merupakan kejutan, dia yakin Amerika tidak akan mampu terus menjatuhkan bom atom dengan interval yang sering. Sebaliknya, ketika Soviet memasuki perang, menjadi mustahil untuk memetakan rencana operasi yang masuk akal. Hal penting lainnya, yakni program perdamaian melalui mediasi Moskow yang telah mereka andalkan menjadi sia-sia, memaksa mereka untuk mencari pendekatan yang sama sekali berbeda.

Di sinilah letak perhitungan politik yang paling krusial. Sebelum 9 Agustus, Soviet adalah harapan terbaik Jepang untuk perdamaian, sementara elit penguasa Jepang merasakan kebencian pahit terhadap Amerika yang menuntut penyerahan tanpa syarat. Setelah invasi Manchuria, hubungan ini berbalik secara dramatis. Celah kecil yang sengaja dibiarkan Amerika dalam persyaratan Potsdam, yang dengan cerdas diperhatikan oleh pejabat kementerian luar negeri Jepang sejak proklamasi itu dikeluarkan, tiba-tiba tampak mengundang. Ini memberikan satu-satunya ruang di mana Jepang bisa bermanuver.

Pergeseran ini bukan hanya soal strategi, tetapi juga tentang ketakutan yang mendalam. Elit penguasa Jepang, dari Kaisar hingga para penasihatnya, menyadari bahwa menyerah kepada Soviet atau membiarkan Soviet mendiktekan persyaratan akan membahayakan institusi yang paling mereka jaga dengan sistem kekaisaran. Perdana Menteri Suzuki Kantaro mengungkapkan kekhawatiran ini dengan sangat jelas pada 13 Agustus ketika menolak permintaan Anami untuk menunda keputusan menerima balasan Menteri Luar Negeri Amerika James Byrnes. Suzuki menjelaskan bahwa jika mereka melewatkan kesempatan itu, Soviet tidak hanya akan mengambil Manchuria, Korea, dan Sakhalin, tetapi juga Hokkaido, yang akan menghancurkan fondasi Jepang. Mereka harus mengakhiri perang ketika masih bisa berurusan dengan Amerika Serikat.

Rasa pengkhianatan yang mendalam juga memainkan peran psikologis yang signifikan. Jepang telah menaruh kepercayaan naif pada komitmen Soviet terhadap pakta netralitas dan berharap pada mediasi Soviet untuk mengakhiri perang. Invasi Soviet bukan hanya serangan militer, tetapi juga pengkhianatan ganda. Moskow memilih perang justru ketika Jepang menggantungkan harapan terakhirnya pada mediasi Soviet. Lebih buruk lagi, serangan itu datang sebagai kejutan sempurna karena deklarasi perang Soviet yang seharusnya dikirim melalui telegram dari Moskow tidak pernah sampai ke Tokyo, kemungkinan ditahan oleh kantor telegraf atas perintah pemerintah Soviet.

Wakil Menteri Luar Negeri Matsumoto Shun'ichi menjelaskan kemarahan Togo ketika menerima berita invasi Soviet. Togo tidak hanya merasa salah dalam mempercayai jaminan Soviet, tetapi juga menyadari bahwa pemerintah Jepang telah secara konsisten dan menyeluruh ditipu. Tekadnya untuk mengakhiri perang dengan menerima persyaratan Potsdam sebagian dimotivasi oleh keinginan untuk mengkompensasi kesalahan sebelumnya dalam mencari mediasi Moskow. Monolog Kaisar Hirohito juga mengandung nuansa kebencian terhadap Uni Soviet yang keliru telah dipercayai untuk memediasi penghentian perang.

Bagian menariknya adalah bagaimana faktor Soviet kemudian menghilang dari diskusi publik para pembuat kebijakan Jepang. Ini bukan berarti faktor Soviet kehilangan kepentingannya, melainkan sebaliknya. Diam mereka tentang faktor Soviet justru merupakan bukti upaya sadar dan tidak sadar untuk menyangkal. Semakin besar rasa pengkhianatan mereka, semakin bertekad para pemimpin Jepang untuk menyangkal pentingnya masuknya Soviet ke dalam perang. Mereka menghindari mengutuk pengkhianatan Moskow karena tidak ingin mengungkapkan kesalahan kolosal yang mereka sendiri lakukan dalam mencari mediasi Soviet.

Lebih dari itu, mereka menyadari bahwa dengan menyerah kepada Amerika daripada Soviet, mereka memiliki peluang lebih baik untuk mempertahankan rumah kekaisaran. Ketakutan akan pengaruh komunis yang dapat menyapu sistem kaisar telah terbangun kembali setelah pernikahan kepentingan yang menyatukan Jepang sayap kanan dan Soviet komunis runtuh. Diplomat Shigemitsu Mamoru menekankan dampak negatif dari ekspansi Soviet lebih lanjut terhadap nasib rumah tangga kekaisaran dalam pertemuannya yang krusial dengan penasihat kaisar Kido pada sore hari 9 Agustus, pertemuan yang akhirnya membawa Kido untuk membujuk Kaisar menerima skenario "keputusan suci".

Kemudian motivasi Hirohito bukanlah keinginan saleh untuk membawa perdamaian kepada umat manusia atau keinginan tulus untuk menyelamatkan rakyat dan bangsa dari kehancuran, sebagaimana dinyatakan dalam maklumat kekaisarannya. Lebih dari apa pun, itu adalah rasa kelangsungan hidup pribadi dan tanggung jawab mendalam untuk mempertahankan rumah kekaisaran yang telah berlangsung dalam garis keturunan yang tidak terputus sejak kaisar legendaris Jinmu. Untuk tujuan itu, Hirohito dengan cepat melepaskan konsep pseudo-religius tentang kokutai dan bahkan hak prerogatif kaisar sebagaimana terkandung dalam Konstitusi Meiji. Yang penting baginya adalah pelestarian rumah kekaisaran, dan untuk itu dia bersedia mempercayakan nasibnya pada kehendak rakyat Jepang.

Menteri Angkatan Laut Yonai Mitsumasa mengungkapkan perhitungan politik ini dengan sangat terus terang kepada Laksamana Takagi Sokichi pada 12 Agustus. Dia menyebut bom atom dan masuknya Soviet ke dalam perang sebagai anugerah dari surga karena mereka tidak perlu memutuskan untuk menghentikan perang karena situasi domestik. Alasan dia mengadvokasi akhir perang bukan karena takut serangan musuh, bukan karena bom atom atau masuknya Soviet ke dalam perang, tetapi lebih dari apa pun karena takut akan kondisi domestik. Ketakutan akan kerusuhan populer yang menyapu seluruh sistem kaisar sangat nyata di antara elit penguasa, bahkan jika revolusi komunis yang sebenarnya tidak mungkin atau bahkan mungkin terjadi.

Dari sudut pandang militer murni, argumen bahwa Jepang telah menulis off Manchuria dan karena itu invasi Soviet tidak mengubah strategi mereka secara substansial tidak bertahan ketika diperiksa lebih dekat. Meskipun Markas Besar Kekaisaran telah mengantisipasi kemungkinan partisipasi Soviet dalam perang dan mengadopsi strategi untuk mengatasi skenario terburuk ini, pemikiran yang mendominasi adalah harapan penuh angan-angan bahwa serangan Soviet dapat dihindari. Rencana operasional terhadap kemungkinan invasi Soviet ada, tetapi tidak ada kepercayaan diri dalam kemampuan tentara untuk mengusir invasi Soviet ke Korea dan Hokkaido.

Ketidakcukupan rencana operasional ini terungkap ketika serangan Soviet yang sebenarnya terjadi. Perencana militer tidak memiliki kepercayaan pada kemampuan tentara untuk mengusir invasi Soviet terhadap Hokkaido. Mengingat ukuran Hokkaido, Jepang akan kesulitan memindahkan unit untuk konfrontasi terkonsentrasi terhadap invasi Soviet. Peluang keberhasilan Soviet tampak sangat baik, dan pendudukan Soviet atas Hokkaido berada dalam ranah kemungkinan yang nyata.

Hipotesis kontra-faktual dapat membantu memperjelas pertanyaan tentang faktor mana yang memiliki efek lebih menentukan pada keputusan Jepang untuk menyerah. Jika hanya masuknya Soviet ke dalam perang tanpa bom atom, mengingat dampak besar masuknya Soviet dalam situasi pemboman konvensional yang berat dan blokade yang mencekik, tampak sangat mungkin bahwa Jepang akan menyerah sebelum November tanpa penggunaan bom atom tetapi setelah intervensi Soviet. Jepang mengandalkan netralitas Soviet baik secara militer maupun diplomatik. Ketika invasi Soviet Manchuria terjadi, militer benar-benar terkejut, dan desakan mereka untuk melanjutkan perang kehilangan rasionalnya.

Sebaliknya, dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki saja kemungkinan tidak akan menentukan dalam mendorong Jepang untuk menyerah. Selama Jepang masih memiliki harapan untuk mencapai perdamaian yang dimediasi melalui Moskow, bom Hiroshima tidak secara signifikan mengubah kebijakan Jepang kecuali untuk menyuntikkan rasa urgensi dalam mencari akhir permusuhan. Tanpa masuknya Soviet ke dalam perang, sulit untuk melihat bagaimana bom Nagasaki akan mengubah situasi. Jepang kemungkinan besar masih akan menunggu jawaban Moskow untuk misi Konoe bahkan setelah bom Nagasaki.

Dari perspektif yang lebih luas, episode ini mengajarkan kita pelajaran mendalam tentang sifat kemenangan dalam perang. Kekuatan militer yang brutal dan kehancuran besar-besaran, meskipun mengerikan dan traumatis, tidak selalu merupakan faktor penentu dalam mengakhiri konflik. Faktor yang sering lebih menentukan adalah perhitungan politik, rasa takut akan konsekuensi politik jangka panjang, dan pilihan antara alternatif-alternatif yang tersedia. Jepang tidak menyerah karena kehancuran fisik yang ditimbulkan oleh bom atom semata, meskipun itu berkontribusi pada rasa urgensi. Mereka menyerah karena invasi Soviet menghancurkan harapan diplomatik terakhir mereka dan menghadirkan ancaman yang lebih menakutkan terhadap sistem politik yang paling mereka hargai.

Dalam memilih untuk menyerah kepada Amerika daripada menghadapi pendudukan Soviet atau membiarkan Soviet berperan dalam menentukan nasib mereka, elit Jepang membuat perhitungan rasional tentang musuh mana yang lebih dapat diprediksi dan mana yang lebih mungkin mempertahankan apa yang paling penting bagi mereka. Mereka memilih musuh yang dikenal dengan nilai-nilai liberal Barat, meskipun telah berperang sengit melawannya, daripada musuh baru yang ideologinya secara fundamental mengancam sistem kekaisaran yang telah menjadi inti identitas nasional Jepang.

Ini menunjukkan bahwa dalam perang modern, diplomasi dan strategi politik tidak berhenti ketika meriam mulai berbicara. Sebaliknya, mereka menjadi lebih penting karena kedua belah pihak mengevaluasi tidak hanya situasi militer saat ini tetapi juga konsekuensi politik jangka panjang dari berbagai hasil yang mungkin. Pihak yang menang bukanlah yang paling brutal di medan perang, tetapi yang paling cerdik dalam memahami motivasi lawan dan menggunakan campuran tekanan militer, isolasi diplomatik, dan insentif politik untuk membuat penyerahan menjadi pilihan yang paling rasional.

Amerika Serikat, meskipun mungkin tidak sepenuhnya menyadari pada saat itu, mendapat manfaat dari persepsi Jepang bahwa menyerah kepada mereka menawarkan prospek yang lebih baik untuk pelestarian sistem kekaisaran daripada menyerah kepada Soviet atau membiarkan Soviet mendiktekan persyaratan. Proklamasi Potsdam, meskipun menuntut penyerahan tanpa syarat, dengan sengaja meninggalkan celah kecil yang memungkinkan interpretasi bahwa sistem kekaisaran mungkin dapat dipertahankan dalam beberapa bentuk. Ambiguitas yang diperhitungkan ini, dikombinasikan dengan ketakutan akan alternatif Soviet, membuat penyerahan kepada Amerika menjadi pilihan yang lebih menarik bagi elit Jepang.

Pelajaran ini tetap relevan hingga hari ini. Konflik tidak dimenangkan hanya melalui superioritas militer atau penggunaan senjata yang paling menghancurkan. Mereka dimenangkan dengan memahami apa yang paling dihargai lawan, apa yang paling mereka takuti, dan bagaimana membentuk pilihan mereka sedemikian rupa sehingga penyerahan menjadi opsi yang paling masuk akal. Dalam kasus Jepang pada Agustus 1945, bukan kehancuran dua kota oleh bom atom yang pada akhirnya menentukan keputusan mereka, tetapi hilangnya semua pilihan diplomatik lainnya dan ketakutan akan apa yang akan dibawa pendudukan Soviet bagi institusi yang paling mereka hargai.

Kisah penyerahan Jepang karenanya bukan hanya tentang kekuatan destruktif senjata nuklir, meskipun itu adalah bagian penting dari narasi. Ini juga tentang bagaimana para pemimpin membuat pilihan yang mustahil di bawah tekanan ekstrem, bagaimana ketakutan politik dan perhitungan strategis sering kali lebih berpengaruh daripada kerusakan fisik, dan bagaimana hasil perang sering ditentukan oleh interaksi kompleks antara kekuatan militer, manuver diplomatik, dan persepsi tentang konsekuensi politik jangka panjang. Memahami kompleksitas ini tidak mengurangi kengerian bom atom atau penderitaan yang mereka timbulkan, tetapi memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana perang berakhir dan bagaimana perdamaian dibuat.

Sumber :

https://apjjf.org/tsuyoshi-hasegawa/2501/articleKlik disini

TRUMP MERAJUK, EROPA MEMBUJUK

 

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump baru saja mengeluarkan memorandum yang membuat banyak kepala negara geleng-geleng. Pada 7 Januari 2026, Trump secara resmi menandatangani penarikan Amerika Serikat dari 66 organisasi internasional, 31 entitas di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 35 organisasi non-PBB. Keputusan ini bukan sekadar drama politik biasa, melainkan seperti orang terpandang yang tiba-tiba memutuskan untuk tidak lagi membayar iuran di klub eksklusifnya, lalu meninggalkan anggota lain kebingungan mencari cara menambal lubang anggaran.

Memorandum tersebut berangkat dari Perintah Eksekutif 14199 yang dikeluarkan Trump pada 4 Februari 2025, yang pada dasarnya menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk meninjau semua organisasi internasional yang diikuti Amerika Serikat. Hasilnya? Gedung Putih menyimpulkan bahwa puluhan lembaga tersebut dianggap mempromosikan "kebijakan iklim radikal, tata kelola global, serta agenda ideologis yang bertentangan dengan kedaulatan dan kekuatan ekonomi Amerika Serikat." Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahkan menyebut organisasi-organisasi ini sebagai entitas yang "mendorong ideologi progresif" dan berusaha "mengekang kedaulatan Amerika."

Daftar organisasi yang ditinggalkan Trump membaca seperti direktori lembaga internasional terpenting di dunia seperti Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, Dana Kependudukan PBB, Entitas PBB untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan, Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu, Uni Internasional untuk Konservasi Alam, hingga Forum Kontra Terorisme Global. Bahkan Universitas PBB tidak luput dari daftar hitam ini. Singkatnya, hampir semua yang berbau kerja sama multilateral dan isu global baik dari perubahan iklim, demokrasi, hingga konservasi alam, kini dianggap Washington sebagai penghalang kemakmuran Amerika.

Implikasinya jelas dan telak. Organisasi-organisasi yang ditinggalkan itu kehilangan negara pendana terbesar mereka. Bayangkan sebuah Festival Musik yang tiba-tiba kehilangan sponsor utamanya sehingga mengakibatkan beberapa konser harus dibatalkan, beberapa musisi mungkin harus pulang lebih cepat, dan sisanya harus bermain dengan alat seadanya. Begitulah nasib berbagai program dan kegiatan di bawah PBB tertunda, bahkan berhenti total, akibat kekurangan dana. Untuk gambaran sederhananya, antara 2024 dan 2025 saja, Amerika Serikat menyumbang 261 juta dolar Amerika kepada Organisasi Kesehatan Dunia, setara dengan 18 persen dari total pendanaan organisasi tersebut. Dan WHO hanya satu dari puluhan lembaga yang kehilangan pendanaan.

Lalu bagaimana reaksi negara-negara Eropa yang selama ini menjadi sekutu setia Paman Sam? Hingga kini, tanggapan mereka bervariasi, tetapi mayoritas bernada kecewa dan khawatir. Teresa Ribera, Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Transisi yang Bersih, Adil, dan Kompetitif, bahkan menyatakan dengan tegas bahwa Gedung Putih "tidak peduli tentang lingkungan, kesehatan, atau penderitaan orang." Kata-katanya keras: "Perdamaian, keadilan, kerja sama, atau kemakmuran bukan di antara prioritasnya. Bahkan warisan besar Amerika Serikat terhadap tata kelola global juga tidak."

Komisaris Iklim Eropa, Wopke Hoekstra, menyebut keputusan Trump sebagai "menyedihkan" dan "tidak menguntungkan," sambil menegaskan kembali dukungan blok Eropa terhadap penelitian iklim internasional. Para pemimpin Eropa, dengan gaya diplomatik khas mereka, menyatakan pentingnya perjanjian dan organisasi iklim global sebagai pendorong kerja sama untuk menekan suhu global. Mereka menekankan komitmen terhadap multilateralisme dan tatanan dunia yang berlandaskan kerja sama internasional seperti sebuah kalimat diplomatik yang pada dasarnya mengatakan: "Kami tidak setuju dengan langkah ini, tetapi kami tidak akan berteriak-teriak."

Namun siapa yang tidak kenal watak diplomat Eropa? Mereka ini ahlinya berbasa-basi, pandai merangkai kata-kata manis, dan selalu punya seribu satu cara untuk duduk bersama di meja perundingan. Jadi bisa ditebak, akan ada diskusi panjang, negosiasi alot, dan mungkin sesekali pujian yang dibumbui kritik halus kepada Washington.

Tapi jangan salah paham. Bukan berarti Eropa membutuhkan uang Amerika Serikat untuk menambal lubang kas mereka sendiri. Ini soal wajah, soal martabat di panggung internasional. Eropa tidak ingin terlihat lemah atau kehilangan pengaruh di mata dunia. Masalahnya, dengan mandeknya pendanaan ke PBB dan ketidakmampuan Eropa untuk mengisi kekosongan itu setidaknya dalam waktu dekat, mereka justru akan tampak rapuh. Ketika sekutu terdekat Anda tiba-tiba pergi, dan Anda tidak mampu menggantikan perannya, dunia akan melihat kelemahan itu.

Dan disinilah letak bahaya yang sebenarnya. Sementara Eropa sibuk membujuk Trump agar kembali ke pelukan PBB, Tiongkok dan Rusia tidak tinggal diam. Kedua negara ini sedang asyik membangun organisasi-organisasi tandingan, menawarkan alternatif bagi negara-negara dunia ketiga yang selama ini merasa diabaikan oleh Barat. Beijing, misalnya, sedang mengkonsolidasikan arsitektur pelaporan iklim korporatnya, yang mana sebuah tanda bahwa mereka berniat mengambil peran kepemimpinan dalam aksi iklim dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amerika Serikat. Pada Desember lalu, Kementerian Keuangan Tiongkok mengumumkan peluncuran standar baru yang mendefinisikan bagaimana perusahaan harus melaporkan risiko dan peluang terkait iklim, dalam upaya mencegah greenwashing dan mendorong investasi hijau.

Jika organisasi-organisasi bentukan Beijing dan Moskow ini berhasil bertahan dan berkembang, maka supremasi ekonomi Eropa akan berakhir. Titik. Bukan lagi soal siapa yang lebih kaya atau lebih maju secara teknologi, tetapi soal siapa yang lebih dipercaya sebagai mitra dalam menyelesaikan masalah global. Ketika negara-negara berkembang melihat bahwa Amerika Serikat mundur dari komitmen internasionalnya, sementara Tiongkok dan Rusia menawarkan kerja sama yang lebih konsisten meski dengan agenda tersembunyinya sendiri maka gravitasi geopolitik akan bergeser.

Amerika Serikat? Mereka justru akan semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena ketika tekanan ekonomi tidak berhasil dijinakkan melalui jalur institusi, dan ketika dunia menyaksikan munculnya poros baru dalam ekonomi dan politik internasional, Washington bisa dengan santai berkata, "Sudah kami bilang, kan? Multilateralisme itu hanya membuang-buang uang." Trump dan timnya percaya bahwa dengan menarik diri dari organisasi-organisasi ini, dana pajak rakyat Amerika yang menurut Gedung Putih terbuang sia-sia justru bisa dialokasikan untuk prioritas domestik seperti pembangunan infrastruktur, kesiapan militer, dan keamanan perbatasan. Bagi mereka, ini adalah kemenangan "America First."

Tetapi mari kita jujur bahwa ini bukan lagi soal siapa yang benar atau salah. Ini soal siapa yang lebih lihai bermain catur di papan geopolitik yang semakin rumit. Trump merajuk, Eropa membujuk dengan kata-kata diplomatis yang terdengar elegan tetapi tanpa daya paksa, sementara Tiongkok dan Rusia tertawa dalam diam sambil menyusun strategi mereka sendiri. Dunia sedang menyaksikan permainan besar, dan yang jadi taruhan adalah tatanan global yang selama puluhan tahun kita kenal.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah bujukan Eropa cukup ampuh untuk membuat Trump berubah pikiran? Atau justru keputusan ini akan menjadi titik balik yang mengubah peta kekuatan dunia selamanya? Berdasarkan rekam jejak Trump, kemungkinan besar tidak. Selama masa jabatan pertamanya, Trump juga menarik Amerika Serikat dari berbagai perjanjian dan organisasi internasional dari perjanjian nuklir dengan Iran, Perjanjian Iklim Paris, hingga UNESCO. Dan ketika Presiden Joe Biden membalikkan sebagian besar keputusan tersebut, Trump kembali ke Gedung Putih dan langsung mencabut semuanya lagi. Pola ini menunjukkan bahwa bagi Trump, multilateralisme adalah beban, bukan aset.

Eropa, di sisi lain, terjebak dalam dilema klasik: mereka tidak ingin kehilangan muka di dunia internasional, tetapi mereka juga tidak memiliki kekuatan ekonomi atau politik untuk memaksa Amerika Serikat kembali ke meja perundingan. Mereka bisa mengutuk, mengkritik, dan menyatakan kekecewaan, tetapi pada akhirnya, apa yang bisa mereka lakukan? Menghentikan kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat? Tidak mungkin. Mendorong sanksi terhadap Washington? Lebih mustahil lagi. Yang tersisa hanyalah harapan bahwa Trump akan berubah pikiran atau bahwa pemilih Amerika akan memilih presiden lain di masa depan yang lebih bersahabat dengan multilateralisme.

Sementara itu, sementara Eropa berharap dan Tiongkok merencanakan, negara-negara dunia ketiga menonton dengan saksama. Mereka melihat bahwa Amerika Serikat, negara yang selama ini mengklaim sebagai pemimpin dunia bebas, ternyata bisa meninggalkan komitmennya begitu saja. Mereka juga melihat bahwa Eropa, dengan segala retorika indahnya tentang hak asasi manusia dan multilateralisme, tidak mampu berbuat apa-apa ketika sekutunya pergi. Dan mereka melihat bahwa Tiongkok dan Rusia, meski tidak sempurna, setidaknya konsisten dalam pendekatannya.

Dalam jangka pendek, keputusan Trump mungkin terlihat seperti kemenangan bagi Amerika Serikat menghemat uang, mengurangi birokrasi, dan memfokuskan sumber daya pada kepentingan nasional. Tetapi dalam jangka panjang, ini adalah taruhan besar. Jika negara-negara lain berhasil mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amerika Serikat, maka Washington akan kehilangan pengaruhnya di panggung global. Dan ketika itu terjadi, tidak ada jumlah uang atau kekuatan militer yang bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hilang.

Kita tunggu saja episode berikutnya dari drama politik internasional yang sepertinya tidak akan tamat-tamat ini. Akan tetapi, satu hal yang pasti yakni dunia sedang berubah, dan perubahan itu tidak selalu menguntungkan mereka yang meninggalkan meja perundingan terlebih dahulu.