Sumber gambar : Pinterest.com Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur semakin menuai kontroversi, terutama terkait konflik sosial akibat penggusuran masyarakat adat dari tanah leluhur mereka. Kebijakan ini semakin dipertanyakan ketika pemerintah mengumumkan rencana pemberian lahan di IKN kepada negara asing secara gratis untuk dijadikan diplomatic compound. Keputusan ini memunculkan ironi: masyarakat adat kehilangan hak atas tanah mereka, sementara negara asing justru mendapat keuntungan dari kebijakan pemerintah. Dalam kajian Bonita Lawrence dan Enakshi Dua (2005), kolonialisme tidak hanya terjadi dalam bentuk eksploitasi ekonomi, tetapi juga dalam penghapusan hak masyarakat adat melalui kebijakan negara. Mereka menjelaskan bahwa kapitalisme global sering kali memperkuat kolonialisme internal, di mana negara mengorbankan komunitas adat demi proyek pembangunan yang menguntungkan elit politik dan ekonomi. Dalam konteks IKN, hal ini tampak jelas: masyarakat adat yang sel...
Nasionalisasi sering dianggap sebagai instrumen yang ampuh untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada entitas asing. Pemerintah di berbagai negara menerapkan kebijakan ini dengan tujuan meningkatkan kontrol terhadap sumber daya strategis serta memastikan bahwa keuntungan ekonomi tetap berada di dalam negeri. Namun, di banyak kasus, nasionalisasi juga berkontribusi terhadap ketegangan sosial dan konflik etnis, terutama ketika kebijakan tersebut menyebabkan peminggiran kelompok tertentu secara ekonomi, sosial, atau politik. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah konflik di Ukraina Timur, di mana kebijakan nasionalisasi telah memperburuk polarisasi antara kelompok etnis Ukraina dan Rusia, hingga berujung pada perang saudara dan intervensi asing. Artikel ini akan membahas bagaimana nasionalisasi dapat menjadi pemicu konflik etnis, dengan fokus utama pada studi kasus Ukraina Timur. Selain itu, kita juga akan melihat contoh dari negar...